Nasabah Wajib Tahu! Ini 4 Prinsip yang Wajib Diterapkan Perbankan

Minggu, 16 Mei 2021 – 09:33 WIB

Perbankan (Foto: Istimewa)

Perbankan (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan strategis.

Yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, serta perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

 

Di Indonesia, dikenal dengan 4 prinsip yang wajib diterapkan oleh perbankan, baik secara internal perbankan maupun eksternal yaitu kepada nasabah, simak 4 prinsip berikut:

 

1.) Prinsip kepercayaan (fiduciary principle), hubungan bank dengan nasabah tidak terbatas pada pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikarenakan dalam praktik, bank dapat menggunakan dana simpanan nasabah (portofolio) sedemikian rupa atas dasar kepercayaan untuk tujuan dan cara yang dapat menjamin kepastian apabila sewaktu-waktu diminta nasabah bank mampu mengembalikan dana tersebut. Secara normatif dapat dipahami dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), penjelasan Pasal 29, menyatakan bahwa bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan kepadanya.

 

2.) Prinsip kerahasiaan (confidential principle), rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, yang berkaitan dengan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sebagaimana dijelaskan dalam UU Perbankan.

 

3.) Prinsip kehati-hatian (prudential principle), menjelaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, yaitu pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 UU Perbankan. Pengaturan prinsip kehati-hatian juga dapat dilihat dalam SK Dir BI Nomor 27/162.KEP/DIR dan SE BI Nomor 21/2/UPPB tentang Kewajiban Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum (PPKPB), Peraturan BI Nomor 4/7/PBI/2002 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit oleh Bank dari BPPN, dan lain sebagainya.

 

4.) Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principle), awalnya diterapkan dalam industri perbankan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hal kaitannya dengan persoalan money laundering. Prinsip ini berguna untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi serta pelaporan jika terdapat transaksi yang diduga mencurigakan. Hal ini bertujuan untuk mengenal profil dan karakter transaksi nasabah sehingga secara dini bank dapat mengidentifikasi transaksi yang diduga mencurigakan guna meminimalisir operational risk, legal risk, concentration risk dan reputational risk.