Penyitaan Aset Nasabah WanaArtha Serampangan, Pakar: Kejaksaan Kok Terkesan Ingin Menguasai Aset

Rabu, 09 Juni 2021 – 21:15 WIB

PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life) (Logo: Istimewa)

PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life) (Logo: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life) dikabarkan gagal cairkan dana. Setelah sebelumnya perusahaan tersebut asetnya disita dan dilakukan pemblokiran rekening oleh Kejaksaan.

Sehingga operasional Wanaartha sebagai perusahaan asuransi tidak bisa memutarkan dananya di pasar modal. Sebab yang disita adalah Sub Rekening Efek yang terdapat di dalamnya Single Investor Identification (SID) atau Identitas Tunggal Investor di Pasar Modal WanaArtha beserta Sub Rekening Efeknya (SRE).

Penyitaan tersebut dilakukan karena PT WanaArtha Life diduga pernah membeli saham MYRX milik tersangka kasus Jiwasraya Benny Tjokrosaputro, senilai Rp 45 miliar. 

Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar mengatakan bahwa perkara pidana adalah mengadili perbuatan perorangan, karena penyitaan asset hanyalah sebagai bukti penguat dalam sebuah tindak pidana. 

Menurutnya, jika aset itu berkaitan dengan kepentingan umum tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk menyitanya. "Karena menyita itu untuk membuat barang bukti yang cukup dengan contoh atau sampel saja," ujar Fickar kepada REQnews.com pada Rabu 9 Juni 2021.

Ia pun mengatakan bahwa pihak kejaksaan harus mengembalikan aset yang berkaitan dengan jalannya perusahaan. "Sedangkan perkara hanya berkaitan dengan oknum saja. Kalau kejaksaan menyita bisa diajukan praperadilan terhadap penyitaan itu. Barang bukti bisa hanya sampel saja," kata dia. 

Fickar pun menilai jangan sampai Kejaksaan justru terkesan ingin menguasai aset-aset tersebut. Karena, kata dia, konteksnya hanya sekedar bukti saja, aset lainnya harus tetap jalan agar tidak merugikan kepentingan umum.

Sementara, Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Rizky Karo mengatakan bahwa nasabah WanaArtha tetap harus mendapatkan hak-haknya sebagai nasabah/konsumen, khususnya untuk mendapatkan polis asuransi.

"Jangan sampai WanaArtha mengalami gagal bayar, dan merugikan konsumen yang dahulu telah percaya dan berinvestasi di WanaArtha," kata Rizky kepada REQnews.com pada Rabu 9 Juni 2021.

Karena nasabah asuransi/pemegang polis dilindungi oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian junto. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Menurutnya, pihak Kejaksaan harus lebih berhati-hati dalam melakukan penyitaan, apalagi saat ini sedang melakukan penyidikan kasus Asabri. "Harus dapat dipastikan, dan diidentifikasikan bahwa benda-benda yang disita dengan terduga pelaku tindak pidana ada korelasinya, ada hubungan hukumnya," katanya. 

Ia mengatakan jika ada upaya paksa berupa penyitaan aset dan pemblokiran rekening berkaitan dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), sebaiknya penyidik juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Untuk memastikan apakah aset yang akan disita berhubungan dengan dugaan tindak pidana, apakah itu tindak pidana korupsi atau pencucian uang (money laundering) atau memang aset tersebut adalah murni transaksi yang dilandasi oleh itikad baik nasabah/pemegang polis," kata dia.