Polemik Pasal Penghinaan Presiden, SETARA: Tradisi Buruk Bikin Rakyat Takut

Jumat, 11 Juni 2021 – 21:15 WIB

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani (Foto: Hastina/REQnews)

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani (Foto: Hastina/REQnews)

JAKARTA, REQnews - Pasal penghinaan terhadap presiden kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan adanya pasal tersebut. 

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan bahwa itu merupakan tradisi buruk dan ketidakpatuhan terhadap konstitusi. "Tapi memang kemudian pemerintah mengklaim bahwa itu berbeda. Memang berbeda, yang semula delik umum menjadi delik aduan," kata Ismail kepada REQnews.com pada Jumat 11 Juni 2021.

Menurutnya, itu merupakan kemajuan, tetapi banyak pihak yang menilai bahwa pasal-pasal tersebut melemahkan iklim demokrasi. "Karena orang menjadi takut mengkritik, sekalipun saya sepakat orang menghina harus dihukum," katanya. 

Namun, yang menjadi permasalahan adalah kritik dan hinaan beda-beda tipis. Ia pun khawatir tujuan mengkritik kinerja pemerintah, diplesetkan seolah-olah melakukan penghinaan terhadap presiden. 

"Bagaimanapun perancang undang-undang mendesain Ini secara ketat misalnya, tetapi potensi kekaburan atau potensi kesemrawutan dalam implementasi itu tetap. Kalaupun terpaksa ditetapkan karena itu merupakan hukum positif ya mau tidak mau berlaku," kata dia. 

Ismail mengatakan bahwa ke depannya itu akan menjadi tantangan untuk pihak kepolisian untuk bisa merumuskan panduan agar lebih jelas dan tidak berulang.

"Karena pasal 134 136 KUHP yang dibatalkan oleh MK tentang penghinaan presiden kan itu tahun 2006. Tapi di sepanjang 2010 sampai 2021 saja polisi sudah menangkap ada 10 orang. 10 orang ditangkap gara-gara menghina presiden, dia menggunakan pasal lain, menyerang terhadap kekuasaan misalnya," ujarnya.

Ia mengatakan tetap saja akan ada potensi pelanggaran hak yang nyata. "Sekalipun tantangannya kita urai satu per satu supaya tidak melanggar hak asasi manusia," jelasnya. 

Terkait apakah ada kepentingan lain dengan dihadirkan kembali pasal tersebut, Ismail mengatakan bahwa kemungkinan itu bisa saja terjadi. "Kalau presiden (Jokowi) kan mengatakan itu bukan buat saya, karena saya tinggal tiga tahun lagi, dan beliau bilang kan saya sudah biasa dihina. Kalau saya dipuji justru itu jadi berita. Kalau menghina presiden itu udah sering gitu," katanya. 

"Iya bisa jadi benar. Karena faktual kan beliau (Presiden Jokowi) tiga tahun lagi, tetapi yang pasti ada kehendak dari presiden untuk kemudian berlindung dibalik pasal-pasal ini, untuk setidaknya mengurangi kritik-kritik yang sarkastis barangkali pada dirinya," lanjutnya. 

Namun, menurutnya jika motivasinya seperti itu terlalu rendah. "Karena membuat undang-undang itu visi yang dituju kan harusnya perlindungan warganegara, ya yang futuristik lah kalau hanya untuk mengurangi kritik besok juga PDIP bisa jadi oposisi juga kalau nggak menang dalam Pilpres kan gitu," katanya. 

Ismail pun mengatakan bahwa arah politik hukum nasional Indonesia hari ini memang menggantung. Menurutnya, pembentukan undang-undang itu sangat kuat di tubuh pemerintah, apapun mau pemerintah pasti akan terwujud hari ini. "Kita bisa lihat UU KPK, Minerba dan lain sebagainya, yang kuat pertentangan tapi nyatanya begitu," ujarnya.