Dari Ambon Sampai Senayan

Jumat, 08 Februari 2019 – 21:00 WIB

Banyak hal yang perlu ditelaah tentang dunia permusikan Indonesia. (FOTO: @kamimusik_id)

Banyak hal yang perlu ditelaah tentang dunia permusikan Indonesia. (FOTO: @kamimusik_id)

JAKARTA, REQNews - Bermula dari sebuah kegelisahan yang dirasakan mereka yang berkecimpung di industri musik, kisah RUU Permusikan ini berawal. Mereka gelisah terhadap implementasi RUU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dianggap belum memihak keberlangsungan industri musik. Pada 30 Maret 2015, Komisi X DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan dari industri musik.

Anang Hermansyah, pemusik yang sekaligus anggota Komisi X DPR RI periode 2014 – 2019, menyerahkan Naskah Akademik RUU Permusikan kepada Pimpinan Komisi X DPR RI pada 12 April 2017.

RDPU Komisi X DPR RI kembali dilakukan pada 7 Juni 2017 bersama perwakilan pegiat musik. Kali ini, mereka bicara perihal urgensi pembahasan RUU Permusikan secara lebih serius di DPR RI. Tujuannya, agar tata kelola industri musik dapat segera diperbaiki.

4 April 2018, Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, bersama Anang Hermansyah bertemu dengan beberapa musisi. Tujuan pertemuan ini adalah mendorong DPR RI mempercepat pembahasan Draft RUU Permusikan yang bertanggal 15 Agustus agar lebih berpihak pada kemajuan ekosistem musik.

Secara resmi, RUU Permusikan masuk Program Legislasi Nasional (Rolegnas) 2019 DPR RI pada 24 Oktober 2018. Hal ini berdasarkan hasil rapat antara Badan Legislasi (Baleg) DPR RI , Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah.

Dalam Konferensi Pers

Senin (4/2/2019) di salah satu toko musik di Citos, tak lama seusai diskusi yang diadakan Koalisi Seni Indonesia dan Kami Musik Indonesia (KAMI), Glenn Fredly bersama Hafez Gumay dan perwakilan Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, yaitu Rara Sekar dan Wendy Putranto, mengadakan konferensi pers.



Konferensi pers di Citos, Jakarta pada Senin (4/2/2019) (FOTO: Teguh P.)

Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan menyatakan sikap tegas, yaitu menolak RUU Permusikan. Menurutnya, tidak ada urgensi bagi DPR RI dan Pemerintah membahas dan mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang. RUU Permusikan dinilai menyimpan banyak masalah fundamental yang membatasi dan menghambat dukungan perkembangan proses kreasi dan malah merepresi para pekerja musik.

Meski demikian, Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan tetap mendukung upaya menyejahterakan musisi dan terbentuknya ekosistem industri musik yang lebih baik. Catatan mereka, upaya untuk mewujudkan itu, bukan dengan mengesahkan RUU Permusikan ini. Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan menemukan setidaknya 19 pasal problematis.

Melalui pernyataan sikapnya, koalisi yang beranggotakan 262 orang dari berbagai profesi di bidang musik ini, menyampaikan 4 catatan. Pertama, pasal 5 memuat kalimat yang bias sehingga menimbulkan multi tafsir alias pasal karet. Kedua, hanya berpihak kepada industri besar dan memarjinalkan musisi independen. Ketiga, terkait uji kompetensi dan sertifikasi, ini adalah pemaksaan kehendak dan diskriminasi. Keempat, RUU ini hanya memuat informasi umum dan mengatur hal yang tak perlu diatur.

Kebebasan berekspresi

Perihal kebebasan berekspresi untuk berkarya, promotor musik berlisensi, Festival Musik Rumah menegaskan posisinya yang menolak RUU permusikan. Seperti yang ter-posting di akun @festivalmusikrumah.id, kelompok ini berpandangan :

Musik bisa hadir langsung-utuh dalam keluarga dan rumah-rumah, tanpa perlu bersinggungan/ berhubungan dengan promotor musik berlinsensi. Nilai-nilai keluarga dan kesederhanaan rumah adalah filter terkuat yang dipunyai masyarakat untuk menikmati musik. Berkaryalah secara bebas dan tulus ikhlas hai para musisi. Rumah-rumah kami tidak membutuhkan sertifikasi untukmu hadir. Kami di rumah menantimu dengan sukacita.

Anang sendiri mengakui ketidaksetujuannya terhadap pasal 5 yang mengatur proses kreasi. Pasal ini telah dibicarakan Anang bersama PARPRI dan Glenn. “Saya waktu terima dari Doktor Sensi, saya langsung diskusi. Dok, ini pasal akan menimbulkan kontroversi,” ungkap Anang. Dalam pembahasan pasal ini bersama PARPRI, muncul pilihan antara di-drop atau ubah redaksionalnya.


Anang Hermansyah di Citos, Senin (4/2/2019) (FOTO: Haikal)

Hal senada juga disampaikan Glenn. “Saya menolak pasal-pasal yang berhubungan dengan pengekangan kebebasan berekspresi. Itu sejak awal” ujarnya. Namun pasal 5 tersebut sudah terlanjur menjadi salah satu titik panas perdebatan publik saat ini.

Urgensi

Ketika ditanya perihal urgensi pihak DPR RI terhadap RUU Permusikan ini, Anang menjawab, “Urgensinya adalah masukan. Teman-teman seperti Glenn sudah berapa kali ke parlemen. Sudah berapa kali berdiskusi dengan saya dan tim yang ada di parlemen. Kan kita memiliki keinginan yang sama, dengan yang Glenn mau dan yang teman-teman sekarang ada. Saya juga bagian dari seni musik indonesia.”

Menurutnya, jika diskusi tentang RUU Permusikan ini cepat, maka pembahasannya juga akan cepat. Hal ini, demikian ia tuturkan, seperti yang disampaikan beberapa anggota parlemen dalam audiensi dengan perwakilan KAMI, 27 Januari lalu. “Kalau teman-teman bisa cepat, kita bisa bahas. Tapi kalau teman-teman belum bisa, akan kita tunggu,” ujar Anang menirukan apa yang dikatakan beberapa anggota parlemen dalam audiensi itu.

Dian Rosdiana justru punya tanggapan sendiri perihal urgensi RUU Permusikan ini. Seperti yang terposting di akun Instagram @koalisinasionaltolakruup, Sekjen Asosiasi Antropologi Indonesia ini berpendapat, “RUU Permusikan tidak ada urgensinya karena bisa menjadi bagian dari UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.”

Menurutnya, diperlukan kajian yang dalam, inklusif dan benar-benar mendengarkan kebutuhan praktisi musik dari beragam latar belakang untuk bisa merumuskan peran pemerintah yang sifatnya memfasilitasi (bukan membatasi) ekosistem musik yang sehat untuk pemajuan kebudayaan.

Masukan untuk RUU

Dari penuturan Anang di hadapan pewarta seusai diskusi RUU Permusikan di Cilandak Town Square, Inosentius Samsul merupakan perumus RUU tersebut. “Ia yang rumuskan RUU itu. Dari mana? Dari masukan. Kita pernah bikin Konferensi Musik di Ambon, 9 Maret 2018. Di situ ada 12 point yang dihasilkan dari konferensi musik yang luar biasa itu,” ujar Anang.

Melanjutkan penuturannya, Anang menyatakan, Glenn Fredly yang menyampaikan 12 point hasil Konferensi Musik itu ke DPR RI. “Itu jugalah yang dimasukkan Doktor Sensi (Inosentius Samsul) ke dalam rancangan (RUU Permusikan) itu,” katanya.


Hal ini menjadi pertanyaan yang mengganjal bagi Rara Amelia yang mewakili Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Rara mengakui dirinya tidak hadir lantaran tidak diundang.

Namun ia menuturkan, “Yang saya tahu, teman-teman musisi yang hadir di Ambon waktu itu tidak tahu bahwa ini akan menjadi sumber atau semacam metode penelitian untuk RUU ini. Jadi mereka tidak tahu menahu.”


Rara Amelia di Citos, Jakarta, Senin (4/2/2019) (FOTO: Haikal)

Sedikit menceritakan diskusi RUU Permusikan yang dilakukan sebelum konferensi pers, Rara menceritakan, “Mas Wendi di dalam (diskusi) katakan, dia tidak tahu ada pembahasan RUU dalam konferensi musik di Ambon kemarin.” Menurutnya, agak kurang adil jika tiba-tiba keluar RUU yang tidak melibatkan secara aktif musisi yang tadinya diundang di Kami Musik Indonesai (KAMI).

Naskah Akademik yang akademis?

Beberapa tahun lalu, Dina Dellyana, pengajar di sebuah perguruan tinggi di Bandung yang juga pemusik, sempat diminta oleh Anang Hermansyah, salah satu penggagas RUU ini dari Komisi X DPR RI, untuk membuat Naskah Akademik terkait RUU, yang saat itu bernama Tata Kelola Permusikan. Dina tidak sendiri. Ia bersama Yogi Suprayogi Sugandi membuat naskah akademik.

“Untungnya gak jadi dipakai naskah akademiknya dan setelah kita menyerahkan NA-nya, kita pun lost contact dengan beliau. Ya sudahlah relakan saja saat itu, “ tulisnya di salah satu postingan Instagram miliknya.

Namun yang agak mengagetkan Dina adalah isi RUU Permusikan yang sekarang berbeda dengan kajian yang pernah dibuatnya, terutama pasal 5, 32, 33, 34, 35 dan 50.

Menanggapi pasal 32 tentang uji kompetensi pemusik, Dina mengakui pernah membahas kompetensi. “Tapi khusus untuk pemain orkestra/ session player. Tapi kelihatannya dibuat sangat general di sini yang pasti membuat geram teman-teman musisi, termasuk saya (sudah punya 5 album tanpa kompetensi sama sekali),” tulisnya di postingan tersebut.

Menurutnya, sebuah RUU harusnya dibentuk dari Naskah Akademik yang sudah memenuhi landasan sosiologis, yuridis dan filosofis. “Sehingga akan make sense turunnya tiap pasal itu dari mana asal muasalnya. Sejujurnya saya tidak paham keenam pasal ini turunnya atau acuannya dari mana. Maka daripada itu sebelum RUU Permusikan ini diperbaiki, sikap saya adalah #tolakruupermusikan,” tegas Dina.

Naskah akademik yang kini beredar luas di publik adalah versi bertanggal 15 Agustus 2018. Di situ, tim yang bekerja menyusun naskah akademik dan RUU tentang Permusikan tahun 2018 diketuai oleh Sali Susiana, S.Sos., M.Si.. Sedangkan penanggungjawabnya adalah Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum., selaku Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang di DPR RI.

Naskah akademik setebal 151 halaman inilah yang mendapat sorotan banyak pihak yang peduli terhadap RUU Permusikan ini.


Naskah Akademik tertanggal 15 Agustus 2018 (Kiri: tim penyusun, Kanan: daftar sumber rujukan dari internet)

Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, melalui situsnya, memberi catatan terhadap naskah akademik ini. Menurut Koalisi, naskah akademik ini tidak memenuhi standar ilmiah. Dengan demikian tidak layak digunakan sebagai basis RUU. Merevisinya adalah sebuah kesia-siaan karena yang dibutuhkan adalah membuat ulang naskah akademik yang mampu menjawab kebutuhan, melindungi dan mendukung ekosistem musik di Indonesia.

Terkait pembuatan ulang naskah akademik, Koalisi berpandangan, kajian akademik harus dari awal dan melibatkan perwakilan pekerja musik yang begitu beragam latar belakangnya. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tujuannya, agar kebutuhan dan tantangan permusikan di Indonesia saat ini dapat dipahami dan dirumuskan.

Kajian naskah akademik ini harusnya menelisik bagaimana pemerintah bisa menjadi fasilitator, bukan pengontrol. Semua organisasi permusikan yang berkompeten dan pengalaman di akar rumput harus dilibatkan karena musik yang lahir dari komunitas dan masyarakatlah yang menghidupkan kebudayaan.

Koalisi juga merekomendasikan, kajian akademik juga harus sinergis dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2018 tentang Srah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Terkait dengan aturan di level berikutnya, kajian akademik harus mempertimbangkan 302 Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/ Kota dan 31 PPKD Provinsi. Musik, dalam PPKD, merupakan salah satu obyek pemajuan kebudayaan yang bisa diidentifikasi dan ditelaah kondisi dan kebutuhannya untuk pengembangan musik, sesuai dengan konteks.

Dengan rekomendasi yang demikian, Koalisi menyadari proses yang dibutuhkan membuthkan waktu dan partisipasi banyak pihak. Tidak bisa dilakukan terburu-buru.

Sertifikasi pemusik, penting?

Salah satu pasal paling ‘seksi’ yang mendapat sorotan adalah pasal 32-35 tentang uji kompetensi dan sertifikat pemusik. Dalam konferensi pers di Citos, Jakarta, Anang mengatakan, “… ada teman cerita bahwa salah satu seniman kita berangkat ke luar negeri, tapi karena tidak punya sertifikasi ternyata ditolak ikut konser.”

Mengenai isu uji kompetensi dan sertifikasi ini, Yamini Al-Haqni, salah seorang musisi Indonesia yang bermusik di Eropa punya pandangannya sendiri dan terkait dengan gelar akademik. Menurutnya, pemakaian gelar yang semestinya hanya bisa dipakai di ruang lingkup akademis yang tujuan belajarnya bukan untuk hiburan semata, tapi belajar musik secara teori dan praktik mengikuti kurikulum. Pasal ini tidak dapat ditujukan kepada pelaku seni yang berkecimpung di dunia hiburan.

“Lagi pula masyarakat tidak peduli juga dengan itu. Selagi karya itu enak didengar, masyarakat akan menerimanya,” ujar musisi yang menempuh pendidikan S1 jurusan musik perkusi di Institut Kesenian Jakarta dan S2 jurusan Bisnis/ Rekaman Musik di SAE Institute Amsterdam.

Ketika ditanya perihal sertifikasi atau lisensi bagi pemusik di Eropa, Yamini menjawab, “Pengalaman saya main di luar (Indonesia), mereka tidak mempertanyakan bagaimana status saya, apakah memiliki lisensi atau tidak.”

Untuk tampil di acara off air, Yamini bercerita, pihak penyelenggara hanya meminta daftar lagu yang akan ditampilkan. “Jika ada lagu cover, wajib dicantumkan karena pihak penyelenggara punya kewajiban membayar fee kepada perusahaan atau kantor hak cipta setempat,” kata Yamini.

Ketika Yamini tampil di acara televisi di Spanyol, pihak televisi akan meminta dokumen hak cipta. “Mereka meminta linsensi hak cipta bahwa karya tersebut sudah terdaftar di hak cipta Spanyol,” ujarnya.

Selain itu, sebagai musisi ‘perantau’ ia juga dimintai dokumen ketenagakerjaan untuk menunjukkan legalitas bekerja. Namun, mereka tidak meminta lisensi bermusik kepada Yamini.

Hal mendasar

Sebuah pesan bijak hadir dari musisi Indra Lesmana di Instagram, sebagaimana tampil di story akun @kamimusik_id:

Saya pribadi mengapresiasi teman-teman musisi yang menolak RUUM. Saya pun melihat RUUM masih jauh dari berhasil dan patut untuk dibatalkan. Namun saya juga melihat bahwa kita sebagai musisi juga harus lebih bijak dan luas dalam memandang apa sebenarnya problem profesi yang kita tekuni ini.

Apakah kita sudah cermati isi RUUM, UU Hak Cipta, UU Pendidikan, UU Tenaga Kerja dan undang-undang yang terkait lainnya. Kemudian memikirkan dan mencari solusi yang jitu. Apakah kita sudah paham betul bahwa yang terkait dalam musik itu bukan hanya musisi dan industrinya tapi juga ada guru, komponis, penata suara, piano tuner, dsb. Apakah dengan teriak-teriak “Tolak” kita sudah memberikan solusi bagi teman-teman kita yang masih bingung, yang masih bertanya apakah dengan menjadi penata suara di sebuah café sudah cukup untuk memberi nafkah keluarganya.

Kita harus lebih keren dalam bersikap, jangan kita mau dipecah belah. Kita seharusnya bersatu untuk memperjuangkan profesi kita sama-sama. Lahirkan pemikiran-pemikiran ynag cerdas dan solutif, kalau tidak ada, menurut saya lebih baik diam dan bikin lagu saja.

Salah seorang pemusik dengan latar belakang akademis non musik, menilai, munculnya RUU Permusikan ini terlalu cepat. Masih banyak hal mendasar yang sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang lainnya, namun belum juga terimplementasi dengan baik. Satu hal paling dasar adalah perihal hak cipta yang hingga kini belum juga sesuai dengan yang diharapkan seperti yang tercantum dalam UU Hak Cipta. (Prazz)