Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Eksekusi Jaminan Fidusia Merugikan Kreditur? Cek Faktanya di Sini

Senin, 21 Juni 2021 – 13:03 WIB

Ilustrasi Jaminan Fidusia (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Jaminan Fidusia (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pada tanggal 6 Januari 2020 silam, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 6 Januari 2020 (putusan).

Sebagai putusan akhir terhadap judicial review dari beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia), khususnya mengenai metode eksekusi jaminan fidusia.

Inti dari alasan diterbitkannya putusan adalah pada pandangan bahwa pelaksanaan “parate executie” hanya melindungi kepentingan kreditur secara sepihak, namun tidak melindungi kepentingan debitur, sehingga, melanggar hak konstitusional debitur atas kepastian hukum.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka inti dari Putusan tersebut adalah sebagai berikut:

a.) Frasa “titel eksekutorial” dan “sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang final dan mengikat” dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia harus ditafsirkan sebagai berikut:

dalam hal tidak tercapai kesepakatan sehubungan dengan cidera janji dan pemberi fidusia enggan menyerahkan jaminan secara sukarela, maka seluruh mekanisme dan prosedur hukum untuk melaksanakan eksekusi sertifikat fidusia wajib dilakukan dan memiliki kekuatan eksekusi yang sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang final dan mengikat; dan

 

b.) Frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia harus ditafsirkan sebagai berikut:

timbulnya peristiwa cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, namun berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau berdasarkan putusan pengadilan yang final dan mengikat, yang memutuskan bahwa peristiwa cidera janji tersebut telah timbul.

 

Pada Pasal 29 UU Fidusia, dalam peristiwa terjadinya cidera janji, kreditur dapat mengeksekusi objek fidusia dengan cara-cara berikut ini:

(i) penjualan melalui lelang umum (atau disebut sebagai fiat executie),

(ii) penjualan objek fidusia atas kuasa kreditur sendiri (atau disebut sebagai parate executie) atau

(iii) penjualan di bawah tangan, dengan ketentuan bahwa pemberi fidusia telah menyetujui penjualan bawah tangan tersebut 1 (satu) bulan setelah pengumuman penjualan tersebut di surat kabar harian. Maka ketentuan tersebut merupakan dasar dari hak untuk mengeksekusi objek fidusia atas kuasa kreditur sendiri tanpa putusan pengadilan atau parate executie.

 

Secara singkat, Putusan akan mempengaruhi kemampuan kreditur untuk melakukan parate executie atas objek fidusia, karena eksekusi hanya dapat dilakukan apabila:

(i) terdapat kesepakatan sehubungan dengan timbulnya peristiwa cidera janji dan

(ii) pemberi fidusia secara sukarela menyerahkan kepemilikan atas objek fidusia (untuk dieksekusi).

Namun, pada praktiknya, sebelum dikeluarkanya putusan ini, pada setiap saat selama proses parate executie, debitur dapat mengajukan keberatan (pada umumnya terhadap kreditur atau rumah lelang terkait yang memfasilitasi eksekusi tersebut).

Untuk mengajukan keberatan atas proses eksekusi, dan salah satu argument yang paling banyak digunakan adalah sengketa sehubungan dengan timbulnya “cidera janji” dan pada umumnya, rumah lelang akan menunggu agar keberatan tersebut diselesaikan sebelum memulai kembali proses lelang objek fidusia tersebut.

Setelah dikeluarkannya Putusan tanpa adanya kesepakatan bahwa “cidera janji” telah timbul, kreditur wajib memperoleh penetapan atau putusan pengadilan untuk menentukan apakah “cidera janji” tersebut telah timbul atau tidak.

Setelah memperoleh putusan atau penetapan pengadilan, maka kreditur dapat mengeksekusi objek fidusia tersebut.

 

Lebih lanjut, sebelum dikeluarkannya Putusan ini, jaminan fidusia secara sifat merupakan jaminan atas dasar kepercayaan, dikarenakan penguasaan objek fidusia tetap berada pada pemberi fidusia, dan oleh karenanya dalam melaksanakan mengeksekusi, kreditur wajib memperoleh penguasaan atas objek fidusia tersebut, baik secara sukarela maupun melalui paksaan.

Namun, seringkali pemberi fidusia enggan untuk secara sukarela menyerahkan penguasaan atas objek fidusia, sehingga kreditur terpaksa meminta penetapan atau keputusan ke pengadilan terlebih dahulu untuk memperlancar eksekusi objek fidusia.

 

Maka dapat disimpulkan bahwa Putusan tersebut memberikan pengaruh, namun bukan merupakan pengaruh yang sangat signifikan untuk pelaksanaan eksekusi objek fidusia di Indonesia.

Pada dasarnya posisi kreditur akan cenderung melemah setelah pencairan fasilitas, karena kreditur tetap akan menjadi ‘yang menagih dan memohon’ tanpa apa pun, mengingat bahwa konsep dari jaminan fidusia adalah objek fidusia akan tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia, seolah-olah hukum memberikan posisi yang baik kepada debitur atau pemberi fidusia. 

 

 

Penulis – Hans Gilbert Ericsson