Pak Menteri Agama, Bu Guru Kartini Diberhentikan Pakai SK Pemecatan Palsu, Ini Buktinya!

Kamis, 01 Juli 2021 – 12:55 WIB

Menag Yaqut Cholil (Foto: Istimewa)

Menag Yaqut Cholil (Foto: Istimewa)

SUMATERA UTARA, REQnews - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tampaknya harus membaca berita ini. Pasalnya, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kartini Hasibuan yang berprofesi sebagai guru di Sumatera Utara diberhentikan dari pekerjaannya.

Pemecatan itu tertuang dalam surat keputusan (SK) Menteri Agama No. : B.II/3/PDH/ 0548 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDH-TAPS).

Berdasar dokumen yang diterima REQnews.com dalam SK Menteri Agama tersebut menyebut bahwa pada poin ke-3 dinyatakan berlaku surut termasuk penghentian pembayaran gaji PNS dari Kartini. Padahal, SK Menteri Agama tentang PDH-TAPS Kartini Hasibuan, tidak ada salinan (tembusan) ke Kantor Departemen Agama Kota Medan.

Kartini mengatakan bahwa kejadian tersebut berlangsung dari tahun 2002-2005 dan SK tersebut diterbitkan pada tahun 2007. Alasan dari pemecatan tersebut karena Kartini diduga tak memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan tidak menjalankan tugas selama empat tahun. 

"Saya dinilai tidak menjalankan tugas, sementara Kartini ada SKDP dan tetap melaksanakan tugas. Tetapi saya punya bukti dan menunjukkan absensi selama lima bulan dan ujian nasional," ujar Kartini kepada REQnews.com, Kamis 1 Juli 2021. Diketahui, Kartini Hasibuan sebelumnya pada 1 Juni 2002 pindah satker dari MTsN Medan ke MTsN Padang Sidempuan. 

Selama pemberhentian tersebut, Kartini mengatakan terus menuntut agar diaktifkan kembali sebagai PNS, karena menurutnya ada yang janggal terkait dengan SK yang diterimanya.

"Saya selama pemberhentian itu menuntut untuk diaktifkan kembali, karena pemberhentian itu tidak sesuai dengan aturan. Karena SK tersebut tidak ada tembusan Kantor Departemen Agama Kota Medan, sampel dan tanda tangan asli menteri, dia cuma foto kopi doang," kata dia. 

Kartini pun meyakini bahwa dirinya masih berstatus sebagai seorang PNS. Karena pada tahun 2015 dirinya juga masih tercatat sebagai PNS. "Biarpun Kartini memiliki bukti masih menjadi seorang PNS tetapi tidak diperbolehkan tugas, gaji nggak dapet, tapi sudah berhenti," kata dia. 

Ia mengatakan bahwa pemberhentian tersebut dinilai hanya sebuah rekayasa. "Orang itu bilang cukup dengan foto kopi, berarti rekayasa kan pemberhentian itu," katanya. 

Selain itu, BPJS Kesehatan yang ia miliki juga masih aktif dan dapat digunakan. "Kartu BPJS masih berlaku, ada catatan dari petugas BPJS," ujar Kartini. 

Untuk itu, pemberhentian gaji Kartini dinilai tidak berdasarkan SK PDH-TAPS Menteri Agama (terbit 16 Mei 2007) karena gaji miliknya berhenti per 1 Januari 2007. Hingga saat ini dokumen SK PDH-TAPS dari Menteri Agama tidak bisa ditemukan.

Ada dugaan SK dimaksud adalah aspal (asli tapi palsu), karena terdapat kejanggalan SK Menteri Agama yang diterima. NIP Baru keluar tahun 2009, sementara SK PDH-TAPS Menteri Agama terbit tahun 2007.

Dokumen SKPP sebagai dasar pemberhentian gaji tidak ada, sehingga gaji Kartini terus keluar, tetapi tidak diterimanya. Pada 1 Januari 2017 Kepala KPPN Medan II memberitahu bahwa gaji Kartini telah dihentikan.