IFBC Banner

Amsterdam Minta Maaf Soal Perbudakan Indonesia, Bukan Pernyataan Resmi Raja Belanda, Gak Ngaruh!

Sabtu, 03 Juli 2021 – 08:15 WIB

Wali Kota Amsterdam, Femke Halsema (Foto: Istimewa)

Wali Kota Amsterdam, Femke Halsema (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Wali Kota Amsterdam Femke Halsema meminta maaf atas keterlibatan kotanya dalam perdagangan budak global pada masa kolonialisme di masa lalu yang disampaikan pada Kamis 1 Juli 2021. Femke mengatakan sudah waktunya untuk mengukir ketidakadilan besar perbudakan kolonial ke dalam identitas kota Amsterdam.

Menanggapi hal itu, Wartawan Senior Teguh Setiawan mengatakan tak penting. Karena yang seharusnya melakukan permintaan maaf bukanlah Wali Kota Amsterdam, namun Pemerintah Kerajaan Belanda. "Yang harus meminta maaf itu Pemerintah Kerajaan Belanda dan sampai saat ini mereka tidak pernah meminta maaf. Kenapa? Karena konsekuensi dari permintaan maaf itu kan banyak, kalau kemudian kita menuntut kompensasi bagaimana," ujar Teguh kepada REQnews.com pada Jumat 2 Juli 2021.

Menurut pria yang lebih akrab disapa Kong Teguh itu, jangankan meminta maaf atas perbudakan dan penjajahan yang telah dilakukan, mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 saja mereka tidak melakukannya. 

"Kenapa? Kalau mereka mengakui kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus 1945, konsekuensinya adalah antara tahun 1945-1949 mereka melakukan kejahatan perang. Itu artinya kita bisa menuntut ke Mahkamah Internasional. Kita bisa meminta kompensasi, kemudian atas pembantaian-pembantaian yang mereka lakukan selama itu," ujarnya. 

Teguh mengatakan bahwa sikap tersebut bukanlah hal baru, menurutnya dalam kunjungan-kunjungan tak resmi mereka juga mengatakannya. "Kami meminta maaf atas penjajahan yang dilakukan," kata Teguh menirukannya. 

Namun, itu bukanlah kunjungan dan pernyataan resmi. "Kalau pernyataan resmi itu dikeluarkan dari Pemerintah Belanda yang ngomong Perdana Menterinya atas nama Ratu Belanda, atau ratu Belandanya sendiri yang ngomong," kata Kong Teguh. 

"Itu baru kemudian kita mau merespon sebagai sesuatu yang luar biasa. Kalau hanya pemerintah kota itu apa? Okelah jika dikaitkan dengan perbudakan, itu gedung-gedung lama yang ada di Amsterdam kalau dijilat temboknya itu "manis." Karena dibangun dari industri gula di Pulau Jawa yang begitu besar dan menyengsarakan orang banyak," ujar wartawan senior itu. 

Ia mengatakan bahwa keuntungan dari industri gula itu diambil oleh Belanda semua untuk membangun kota. "Karena dulu ekonomi Belanda ditopang oleh industri gula di Pulau Jawa, itu ada dalam Tesisnya Edi Cahyono tentang "Industri Gula di Jawa." Amsterdam salah satunya, kota itu dibangun dari industri gula setelah terjadi penjajahan Belanda," ujarnya. 

Setelah VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dinyatakan bangkrut dan seluruh asetnya diambil, lanjut Teguh, maka terjadilah adanya penjajahan kerajaan Belanda atas Indonesia. "Itu dimulai dari tanam paksa, di mana kemudian untuk mengeksploitasi tanah Jawa untuk membayarkan hutang-hutang. Karena saat itu Belanda sudah mau bangkrut membayar hutang-hutang. Kemudian mereka memiliki tanah jajahan yang kaya raya subur, makanya tidak bangkrut," kata dia. 

Selanjutnya adalah periode liberalis, di mana tanah-tanah Jawa mendapatkan investasi dari negara-negara lain termasuk Belanda. "Belanda memegang sektor penting dalam pertanian, yaitu gula. Petani-petani di Jawa itu dipaksa menanam tebu di kebun mereka agar industri gula tetap berproduksi, yang namanya perbudakan ya itu," ujar Kong Teguh. 

Menurutnya, jika hanya level Wali yyang meminta maaf tidak ada dampak yang ditimbulkan. "Lalu kita mendengarkan, nagapin! Di struktur pemerintahan dia nomor berapa? apakah pernyataannya mewakili negara? Kan tidak. Kita jangan ikutan uforia, "wah itu Belanda udah minta maaf." Nggak penting lah," kata peraih penghargaan Adinegoro tersebut.

Wartawan senior itu mengatakan bahwa dari dulu Presiden Soekarno menuntut permintaan maaf resmi dari Pemerintah Belanda. "Lalu kemudian diikuti oleh pengakuan resmi bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan 29 Desember 1949. Atau pada saat penandatanganan perjanjian Konferensi Meja Bundar, yang diakui Belanda kan itu," kata dia.