IFBC Banner

Hati-hati! Pencemaran Nama Baik Lewat Media Sosial Bisa Dituntut Jika Korban Lakukan Hal Ini

Senin, 12 Juli 2021 – 21:01 WIB

Ilustrasi hukuman (Foto: Istimewa)

Ilustrasi hukuman (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQNews - Pencemaran nama baik yang secara langsung maupun melalui media sosial/internet sama-sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut. 

Sedangkan untuk delik aduan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 74 KUHP, hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial/internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikan. Oleh karenanya bagi setiap orang yang merasa dicemarkan nama baiknya, baik secara langsung maupun melalui media sosial internet harus mengadukannya dalam jangka waktu tersebut.

Secara umum, pengaturan tentang pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain sebagai berikut:

Pasal 310 KUHP, yang berbunyi :

(1)   Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus Rupiah).

(2)   Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus Rupiah).”

Lebih lanjut, Pasal 315 KUHP, mengatur bahwa:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus Rupiah)”

Dalam mengikuti perkembangan zaman dengan popularnya penggunaan internet, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) kemudian diundangkan, dimana ketentuan tentang penghinaan dalam dunia siber secara khusus diatur dalam:

Pasal 27 ayat (3) UU ITE:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 UU ITE:

(1)   Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

 

 

Penulis – Leonardo Sanjaya