Jokowi Dikhianati di Penegakan Hukum Jiwasraya-Asabri, Investor Kabur

Selasa, 13 Juli 2021 – 10:20 WIB

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar (Foto: Istimewa)

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar menilai bahwa proses hukum dalam kasus Jiwasraya-Asabri justru merusak iklim investasi di Tanah Air. Bahkan, tak sesuai dengan tujuan Presiden Jokowi yang ingin mengundang investor ke Indonesia. 

"Justru dari proses ini semua justru merusak praktek bisnis pasar modal, jadi banyak, banyak apa namanya istilah ini orang-orang yang berbisnis di pasar modal, investor, yang Jokowi pidatoin, ceramahin kita mau bisnis kau bisnis dari datangin investor perlu ini segala macam, mana? ini omong kosong aja semua ini justru bertolak belakang," ujar Haris dalam webinar pada Sabtu 10 Juli 2021.

Ia pun tak mengerti, apakah Presiden Jokowi dan Jaksa Agung yang tak mengerti ranah investasi di Indonesia. Bahkan Haris menduga ada pengkhianatan dalam permasalahan tersebut.

"Jadi menurut saya kejaksaan mengkhianati, makanya ini wajarlah kalau hari ini banyak orang teriak-teriak Jaksa Agung diganti, presiden suruh berhenti aja, ya karena udah nggak ada yang bisa dipercaya," katanya. 

Jadi, kata dia, ini punya dampak politik dan ekonomi yang cukup dalam dan meluas. Kemudian, merusak pasar modal yang dibangun susah-susah, bertahun-tahun.

"Kita belum seperti Malaysia, jumlah penduduk kita dengan presentase seorang yang berinvestasi di pasar modal. Kita nggak, kita masih lebih rendah, tapi di tengah kita masih rendah ada sumbu pendek yang ingin memperkaya diri, ada sumbu pendek yang ingin memperkaya diri lewat hal-hal seperti dari dimensi lain dimensi BUMN," kata Haris.

Menurut, Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad menyebut bahwa permasalahan itu harus dipecahkan yaitu untuk mengatasi agar hukum berjalan dengan baik dan benar.

"Sebagai sebuah langkah untuk menyelesaikan maka tentunya kita sesungguhnya perlu mendorong pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih intensif mengawasi dan kontributif dalam kasus ini," kata Suparji.

Menurutnya, itu dilakukan agar pasar modal di Indonesia tidak mengalami kegoncangan dan tidak membuat investor kabur. "Karena sesungguhnya investasi itu membutuhkan 3 piranti utama yaitu adalah kepastian hukum, stabilitas politik, dan ekonomi atau keuntungan ekonomi," ujarnya. 

Ia menyebut jika kepastian hukum itu tidak tercipta maka investasi baik secara langsung maupun tidak langsung tidak akan nyaman."Ini perlu menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai sebuah institusi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan kegiatan di lembaga keuangan termasuk di pasar modal," kata dia.