IFBC Banner

Ketahui Hal Mendasar tentang OJK, Ternyata Ada Pengalihan Kewenangan dari Lembaga Keuangan

Senin, 19 Juli 2021 – 17:35 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Foto: Istimewa)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku sejak 31 Desember 2012.

Serta fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

 

Pengalihan kewenangan ini cukup banyak dan tertuju kepada 1 pintu, yaitu OJK karena memiliki tujuan untuk mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

 

OJK dengan demikian memiliki tugas yang cukup banyak, sebagai regulator dan pengawas lembaga jasa keuangan yang terintegrasi yang dapat dikategorikan menjadi 3 bagian:

1.      Perbankan, yang dibagi tiga yaitu bank umum, bank Syariah dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) atau BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).

2.      Pasar Modal, yaitu perusahaan sekuritas dan manajer investasi, dengan melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan di pasar modal dengan tujuan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien untuk melindungi kepentingan pemodal maupun masyarakat.

3.      Industri Keuangan Non-Bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan industri jasa keuangan lainnya.

 

Dengan tugas yang bertambah banyak yang sebelumnya merupakan tugas dari masing-masing sektor badan maupun lembaga, kini menjadi kewenangan dari OJK, sehingga kewenangan OJK menjadi:

1.      Memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan & Penyelesaian, Reksa dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek.

2.      Memberi izin orang perseorangan bagi wakil Penjamin Emisi Efek, wakil Perantara Pedagang Efek, wakil Manajer Investasi dan wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

3.      Memberi persetujuan bagi pendirian Bank Kustodian.

4.      Mewajibkan pendaftaran kepada Profesi Penunjang Pasar Modal  seperti notaris, konsultan hukum, penilai, akuntan maupun wali amanat.

5.      Melakukan pemeriksaan & penyidikan terhadap perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank.

6.      Menetapkan persyaratan & tata cara pendaftaran serta menunda atau

7.      membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

8.      Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

 

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson