IFBC Banner

Masyarakat Wajib Tahu, Pejabat yang Lakukan Tindakan Ini, Bisa Dijerat Tindak Pidana Korupsi

Senin, 26 Juli 2021 – 15:05 WIB

Ilustrasi pejabat negara yang melakukan suap (Foto: Istimewa)

Ilustrasi pejabat negara yang melakukan suap (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Pejabat negara dalam jabatannya mengabdi kepada masyarakat sehingga segala tindakan yang berkaitan dengan pekerjaannya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan bukan kepentingan pribadi.

Namun, saat ini sejumlah pejabat banyak menyalahgunakan kewenangannya seperti misalnya melakukan korupsi.

Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau menurut Webster Student Dictionary adalah corruptus, dan bahasa berasal dari suatu kata latin kuno yakni corrumpere.

Corrumpere didefinisikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Bagi kalian pejabat negara, jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi, simak hal di bawah ini.

 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001), terdapat lebih dari 30 jenis korupsi yang diatur dalam 13 Pasal, yang dapat dikelompokan ke dalam tujuh jenis tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara dan kerugian negara, dalam Pasal 2-3 UU 20/2001, kata ‘dapat’ dinyatakan tidak wajib berdasarkan Putusan MK 25/PUU-XIV/2016, dengan demikian, yang semula merupakan delik formil yakni selesainya delik dengan dilakukannya perbuatan, kini menjadi delik materiil yakni delik dengan timbulnya akibat yakni adanya kerugian negara itu.

 

2. Kelompok delik penyuapan, diatur dalam Pasal 5-6, Pasal 11 dan Pasal 12 UU 20/2001. Delik ini sebelumnya diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Berdasarkan Pasal 149 KUHP adalah penjara paling lama 9 bulan, sedangkan dalam Pasal 3 UU 11/1980 adalah penjara paling lama 3 tahun, dan UU 20/2001 paling lama 5 tahun.

 

3. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan, terdapat pada Pasal 8-10 UU 20/2001. Merupakan bentuk korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang menjalankan jabatan sebagai pegawai negeri yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, memalsukan buku-buku dan daftar khusus untuk pemeriksaan administratif, dan menggelapkan, menghancurkan, merusakkan dan membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 372 KUHP.

 

4. Kelompok delik pemasaran dalam jabatan, dinyatakan dalam Pasal 12e, Pasal 12f dan Pasal 12g UU 20/2001. Korupsi dalam jabatan ini dilakukan dengan ancaman dan paksaan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan. Paksaan tersebut dilakukan agar seseorang memberikan sesuatu atau membayar sesuatu.

 

5. Kelompok delik perbuatan curang, terdapat pada Pasal 7 dan 12 poin h UU 20/2001. Ada sekitar enam tindak pidana yang masuk sebagai perbuatan curang, yakni pemborong berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, rekanan TNI/polri berbuat curang, rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, dan pegawai negeri menyerobot tanah negara hingga merugikan.

 

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam Pasal 12 huruf i UU 20/2001.  Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

 

7. Gratifikasi, dijelaskan dalam Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson