Kaitan Korupsi, Demokrasi dan Pembangunan

Rabu, 08 September 2021 – 14:30 WIB

Ilustrasi uang (Foto: Istimewa)

Ilustrasi uang (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Negara-negara yang memiliki proses politik yang tidak stabil, sistem pemerintahan yang dikembangkan dengan tidak baik, dan rakyat yang miskin, cenderung terbuka untuk disalahgunakan kaum oportunis yang menjanjikan pembangunan sumber daya atau infrastruktur dengan cepat.

Untuk negara kita sekalipun dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur larangan dan sanksi yang cenderung berat untuk para koruptor.

Dalam pertimbangan undang-undang tersebut, telah ditegaskan bahwa “akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi”.

 

Pada faktanya, korupsi telah mewabah dan telah mengganggu pembangunan nasional. Otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dijalankan telah memindahkan korupsi yang tadinya banyak terjadi di tingkat pusat, menjadi berpindah ke tingkat daerah. Korupsi di era reformasi ini dinilai telah menggurita di semua sektor, mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota sampai dengan ke tingkat pemerintah pusat.

 

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas melalui proses peradilan tindak pidana korupsi. Agar upaya pemberantasan korupsi efektif, dinilai tidak cukup hanya dengan membuat peraturan-peraturan yang bersifat domestik maupun internasional akan tetapi harus terlebih dahulu membangun orang-orang yang dapat memberantas korupsi itu sendiri.

Tanpa membangun sumber daya manusia yang akan memberantas korupsi, menjadi sulit untuk korupsi dapat dikurangi. Dalam teorinya, korupsi dapat terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor yang serentak terjadi, yaitu adanya faktor “kesempatan” dan adanya faktor “rangsangan”. Faktor kesempatan selalu berhubungan dengan lemahnya sistem pengawasan, sedangkan faktor rangsangan selalu berhubungan dengan lemahnya sikap mental sehubungan dengan keimanan, ketakwaan dan moralitas dari sumber daya manusianya.

 

Pendek kata, korupsi sulit terjadi dalam sistem dan kualitas pengawasan yang baik dan sumber daya manusia yang bermental baik. Namun, jika perbuatan korupsi telah menjadi budaya, maka dipastikan korupsi akan sulit untuk diberantas selamanya, Mengingat sekarang ini kita telah begitu disibukkan memerangi dan mengadili tindak pidana korupsi yang terjadi.

 

Penulis - Leonardo Sanjaya