Euthanasia dan Kematian! Ini Hukumnya di Indonesia

Kamis, 09 September 2021 – 16:33 WIB

(Foto: Istimewa)

(Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Euthanasia adalah praktik mengakhiri hidupnya dikarenakan penyakit yang dia alami sudah tidak dapat disembuhkan lagi atau seorang pasien yang sudah frustasi dengan penyakitnya dan karena ada rasa frustasi tersebut, pasien meminta dokter untuk menyuntik mati dirinya atau memberikan dosis yang lebih supaya ia bisa meninggal.

Dalam praktiknya, euthanasia harus mendapatkan persetujuan si pasien atau keluarga pasien. Euthanasia adalah prosedur yang secara etis tergolong rumit dan kompleks. Di satu sisi, tindakan ini mengakhiri penderitaan pasien.

Namun, di sisi lain, euthanasia juga mengakibatkan berakhirnya nyawa pasien. Pertimbangan dalam praktik euthanasia ini paling utama adalah permasalahan hukum yang memperbolehkannya, karena bagaimana pun banyak sekali pertimbangan dari aspek hukum dalam menerapkan atau memperbolehkan praktik euthanasia.

Antara lain seperti terbentur permasalahan hak untuk hidup pasien dan permasalahan dari kode etik dokter profesi kedokteran.

 

Secara teori, terdapat 3 (tiga) jenis euthanasia, yaitu:

1.     Euthanasia yang bersifat sukarela

Dalam jenis ini adanya permintaan dari pasien itu sendiri untuk mengakhiri hidupnya karena pasien sudah merasa penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan dan dalam jenis ini tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.

 

2.     Euthanasia non-sukarela

Pada euthanasia jenis ini, keputusan untuk mengakhiri hidup bukan dibuat oleh pasien, melainkan orang tua, suami, istri, atau anak pasien. Euthanasia non-sukarela umumnya dilakukan saat pasien tidak sadarkan diri atau berada dalam kondisi vegetatif atau koma.

 

3.     Euthanasia pasif

Euthanasia pasif adalah jenis euthanasia yang dilakukan oleh dokter dengan cara mengurangi atau membatasi pengobatan yang menopang hidup pasien agar pasien dapat meninggal lebih cepat.

 

Di dalam hukum Indonesia praktik euthanasia ini masih dianggap sebagai tindak pidana/bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) atau dapat juga sebagai tindakan ilegal. Adapun acuan hukum dari pelarangan praktik euthanasia adalah Pasal 344 dan 345 Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi:

 

Pasal 344 KUHP:

"Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun."

 

Pasal 345 KUHP:

"Barangsiapa mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolong dia untuk melakukannya atau memberi sarana kepadanya untuk itu, maka jika orang lain itu jadi bunuh diri, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun."

 

Dalam dua pasal tersebut, artinya terdapat pertanggung jawaban dokter secara pidana karena telah menghilangkan nyawa pasien meskipun karena adanya permintaan dari pasien itu sendiri. selain dari ketentuan pasal 344 dan 345 KUHP, ada pula aturan hukum yang melarang praktik euthanasia yaitu, Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 11 ayat 2 tentang pelindung kehidupan. yang berbunyi:

 

"Seorang dokter dilarang terlibat atau melibatkan diri ke dalam abortus, euthanasia, maupun hukuman mati yang tidak dapat dipertanggung jawabkan moralitasnya."

 

Penulis - Leonardo Sanjaya