Mengenal Latar Belakang Hukum Laut

Jumat, 10 September 2021 – 12:01 WIB

Laut (Foto: Istimewa)

Laut (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Laut merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Laut sendiri telah sejak lama berperan sebagai sarana penghubung antara berbagai bangsa baik dalam bidang perdagangan, pelayaran dan bahkan dalam hal politik. Laut juga menyimpan kekayaan yang sangat berguna bagi bangsa yang memilikinya.

Di dalamnya tersimpan berbagai sumber daya alam seperti ikan, mutiara hingga kekayaan tambang yang sangat berharga bagi perekonomian negara yang menguasainya.

 

Kepemilikan wilayah laut menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi suatu negara. Karena itulah, sering kali wilayah laut ini menjadi sengketa antara beberapa negara yang tak jarang hingga berbuntut konflik antara negara-negara yang memperebutkannya.

Untuk mengatasi hal demikian, maka diaturlah peraturan mengenai hukum laut untuk dapat memberikan landasan hukum dan sebagai upaya untuk memberikan keadilan terhadap kepemilikan laut bagi negara- negara di dunia.

 

Hukum laut menjadi penting untuk dimengerti, karena laut dengan segala kekayaan dan potensi konflik yang ditimbulkannya memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah umat manusia. Pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan mengenai perkembangan dan sejarah hukum laut internasional. Dalam perspektif Wirjono dalam Hukum Laut, bagi Indonesia, penggunaan istilah "hukum laut" di Indonesia banyak mendapat pengaruh dari pengetahuan hukum di Negeri Belanda.

 

Dalam bahasa Belanda, biasanya menggunakan istilah "zee-recht" yang artinya peraturan hukum yang berhubungan dengan pelayaran kapal di laut, terutama mengenai pengangkutan orang atau barang menggunakan kapal laut. Pengertian ini dapat dikatakan sebagai pengertian Hukum Laut dalam arti sempit, karena di ranahnya hanya pada lingkungan hukum perdata dan tidak meliputi peraturan hukum dalam lingkungan hukum publik. Dalam pengertian yang lebih luas, hukum laut meliputi segala peraturan hukum yang memiliki hubungan dengan laut.

 

Di tahun 1930, Liga Bangsa-Bangsa mengadakan konferensi kodifikasi hukum internasional yang meliputi 3 (tiga) masalah yakni:

 

1.     Kewarganegaraan (Nationality);

2.     Perairan Teritorial (Territorial Waters); dan

3.     Tanggung jawab negara untuk kerugian yang ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing (Responsibility of State).

 

Patut disimak bahwa persoalan laut teritorial ini dibicarakan dan dibahas di dalam Konferensi Den Haag tahun 1930 tentang Laut Teritorial. Konferensi ini didahului dengan pembentukan Panitia Persiapan pada tahun 1929 yang menyusun dasar perbincangan dari konferensi. Sebelum Konferensi Den Haag diadakan, Panitia Persiapan ini menyusun rancangan pasal-pasal perihal laut teritorial dan jalur tambahan. Dasar perbincangan konferensi itu antara lain menyebutkan bahwa suatu negara memiliki kedaulatan atas suatu jalur laut yang dinamakan laut teritorial.

 

Laut memiliki sifat yang istimewa bagi manusia. Begitu pula hukum laut, karena hukum umumnya merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat dan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu. Laut adalah keluasan air yang meluas di antara pelbagai benua dan pulau-pulau. Tidak dapat dikatakan dalam pengertian biasa, bahwa di atas air yang luas tersebut terdapat orang yang berdiam atau menetap.

 

 

Penulis - Leonardo Sanjaya