Hati-hati! Bukan Hanya Gratifikasi Marak Korupsi Berkedok Hibah

Senin, 13 September 2021 – 17:03 WIB

Hibah dan Gratifikasi (Foto: Istimewa)

Hibah dan Gratifikasi (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Gratifikasi dilakukan untuk memperoleh sesuatu dengan cara bertentangan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK).

Konsep gratifikasi yang disebutkan demikian belum lengkap unsur-unsurnya dan mengarah pada tindak pidana suap dan itu bukan gratifikasi. Sebab, subjek penerima gratifikasi tidak disebutkan siapa pihaknya. Lebih lanjut, si penerima "gratifikasi" dikesankan sebagai persona yang aktif ialah suatu ciri khas tindak pidana suap atau pemerasan.

 

Pertama, gratifikasi yang sesungguhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU PTPK, jelas menyebutkan subjeknya yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pemberian dalam arti luas kepada non pegawai negeri sipil (PNS) dan non aparatur sipil negara (ASN) atau non penyelenggara negara tidak terkategori sebagai gratifikasi menurut UU PTPK lebih tepat disebut hibah.

Kedua, pada prinsipnya penerima gratifikasi dimaksudkan sebagai persona yang pasif, atau dalam kata lain, orang tersebut tidak aktif meminta diberi sesuatu namun tiba-tiba diberi sesuatu oleh seseorang.

 

Bila PNS/ASN atau penyelenggara negara aktif meminta diberi sesuatu, maka hal tersebut patut diduga mengarah ke suap (meskipun belum bisa dipastikan suap kecuali unsur lainnya terpenuhi). Pemberian demikian menjadi suap apabila si pemberi bermaksud bahwa pemberiannya itu ditujukan kepada PNS/ASN atau penyelenggara negara agar si penerima menggunakan jabatannya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

 

Beberapa pihak menyiasati "celah hukum" agar (seolah) tidak menjadi suap. Contohnya, pemberian dari orang tersebut diterimanya, akan tetapi kewajiban jabatan atau tugasnya tetap dijalankannya, hanya mungkin tidak penuh. Apabila si (calon) penerima aktif memberi ancaman baik lisan, tulisan, cetak maupun elektronik luas kepada PNS/ASN atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan si penerima dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas si penerima.

Menjadi ambigu dalam hal pejabat publik yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatan, vide Pasal 11 UU PTPK (Pasal 418 Kitab Undang-Undang ).

Si penerima diberi karena jabatan (kalau tidak ada jabatan tidak akan diberi), lebih mengarah ke gratifikasi tapi bisa juga suap.

Karena itu, untuk kasus begini, lebih baik si pejabat melaporkan hadiah yang diterimanya demikian ke KPK untuk mendapat kepastian berupa penetapan apakah termasuk gratifikasi atau bukan. Selain bahwa fokus risiko hukum dalam Pasal 11 UU PTPK ada pada penerima (bukan pemberi).

 

Gratifikasi yang tidak dimaksudkan sebagai suap atau tidak memenuhi unsur suap, tidak dilarang secara tegas oleh UU PTPK. Karena itu, memang terdapat "celah hukum" dalam UU PTPK.

Hal ini memberi ruang bagi PNS/ASN atau penyelenggara negara untuk menerima pemberian dari orang lain untuk memperkaya diri. Apalagi kewajiban melaporkan gratifikasi yang diterima hanya didasarkan pada Peraturan KPK yang tidak mempunyai sanksi pidana.

Orang bisa saja merasa aman tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya.

 

Gratifikasi dalam bentuk uang atau harta benda bergerak atau tidak bergerak dapat disamarkan menjadi seolah-olah hibah baik dibuatkan aktanya maupun tanpa akta. Ini saja sudah membuat sistem hukum di Indonesia kelimpungan untuk mengendusnya. Para pengusaha hitam dan politisi jahat punya cara khas ala mafia untuk memperluas pengaruhnya dan mengamankan usahanya.

Caranya antara lain, dengan mengalokasikan sejumlah uang untuk "investasi" dengan memberi cuma-cuma pada PNS/ASN atau penyelenggara negara.

 

Sementara itu, hibah merupakan konsep dalam lapangan hukum perdata khususnya perikatan. Hibah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku ke Tiga bab X tentang Hibah Pasal 1666-1675. Pasal 1666 KUHPerdata (aslinya berbahasa Belanda, di sini diterjemahkan oleh Prof R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio) mendefinisikan hibah sebagai, suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

 

Dari unsur-unsur hibah tersebut di atas, terlihat jelas bahwa ruang lingkup hibah lebih luas dibanding konsep "gratifikasi" sebagaimana tercantum dalam UU PTPK. Karakter hibah lebih "formal" atau resmi dibanding konsep gratifikasi. Hibah sering dibuatkan dalam bentuk perjanjian tertulis baik berupa akta notaris atau akta/perjanjian di bawah tangan. Berbeda dengan gratifikasi yang biasanya tidak dibuatkan perjanjiannya secara tertulis.

Namun, hibah seringkali dijadikan ladang korupsi bagi para pejabat. Masih ingat dengan kasus korupsi yang melibatkan eks Gubernur Banten, Ratu Atut? Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat kenaikan signifikan jumlah hibah selama periode 2009-2011. Pada 2009, hanya ada 14 miliar rupiah hibah pemprov Banten. Baru berselang setahun sudah naik menjadi 239 miliar, bahkan pada tahun 2011 naik lagi menjadi lebih dari 340 miliar.

Nah menariknya, sebagian dana hibah itu disalurkan ke lembaga yang pengurusnya terafiliasi dengan keluarga gubernur, atau kegiatan kelembagaannya tidak jelas. Malahan ada beberapa lembaga yang berkedudukan di lokasi yang sama.

Hibah, kini dijadikan jalur mendapatkan uang secara tidak halal. Biasanya modusnya pengajuan proposal fiktif, hingga rekayasa laporan pertanggungjawaban pejabat. 

Penulis - Leonardo Sanjaya