Ini Dia Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing di Indonesia

Rabu, 22 September 2021 – 11:28 WIB

Ilustrasi illegal fishing (Foto: Istimewa)

Ilustrasi illegal fishing (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Laut beserta dengan isinya adalah suatu hal yang sangat vital untuk bangsa Indonesia. 

Total yurisdiksi nasional Indonesia, diperkirakan seluas hampir 7,8 juta km2, yang terdiri dari 1,9 juta km2 luas daratan, 2,8 juta km2 luas perairan nusantara atau dikenal dengan sebutan archipelagic waters, 0,3 juta km2 luas perairan teritorial laut, dan 2,7 juta km2 luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Dengan kepemilikan banyaknya luas perairan dan sumber daya yang berada di dalamnya, dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

 

Selain dari banyaknya yurisdiksi nasional, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik yang sumber daya alam yang terbarukan atau disebut dengan renewable resources maupun yang tidak dapat terbarukan atau un-renewable resources.

Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang terkandung di perairan laut dan pesisir Indonesia, antara lain berupa perikanan, baik tangkap maupun budidaya, industri bioteknologi laut, industri pertambangan laut yaitu minyak bumi, mineral dan energi, pariwisata laut, perhubungan laut dan sumber daya laut lainnya.

Kendati demikian, keunggulan kompetitif tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya di dunia, Indonesia juga masih menghadapi kendala dalam pengelolaan, konservasi dan perlindungan kawasan laut beserta ekosistem dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya.

 

Salah satu bentuk tindakan eksploitasi hasil perikanan yang ilegal yaitu penggunaan bahan peledak atau yang dikenal dengan istilah "bom ikan" dalam menangkap.

Penggunaan bahan peledak atau bom ikan yang dimaksudkan untuk menangkap ikan, pada prinsipnya merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya pada Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).

Akibat dari tindakan bom ikan tersebut, berpotensi merusak kehidupan ekosistem laut, berimbas pada terhambatnya upaya konservasi dan perlindungan lingkungan laut termasuk perlindungan perikanan daerah. Hampir semua praktik penangkapan secara ilegal yang terjadi di Indonesia sebagian besar dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif.

 

Hal ini sejalan dengan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas pencurian ikan. Ketidakjelasan pada Pasal 102 UU Perikanan menimbulkan penafsiran yang berbeda pada hakim dalam menangani perkara.

Terlebih lagi, Indonesia yang telah meratifikasi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982), memberikan tanggung jawab baru bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkan aturan sebagaimana tercantum dalam UNCLOS 1982, dan menjadi hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

 

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap nakhoda maupun kepala kamar mesin kapal yang melakukan pelanggaran dan berbendera asing, dapat dikenakan hukuman denda dan bukan hukuman badan. Ketentuan ini menimbulkan permasalahan baru, yaitu, syarat-syarat yang menyatakan denda harus dibayar oleh pelanggar, menjadi tidak dipatuhi oleh pihak pelanggar dan menimbulkan kerugian baru bagi negara.

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan penerapan pemidanaan oleh hakim dengan dasar pertimbangan demi keadilan dan kepastian hukum.

 

Dalam mengawasi kegiatan hukum yang dilaksanakan pada wilayah Republik Indonesia dan berkenaan dengan perikanan, perlu terlebih dahulu ditelaah isi dari Pasal 4 UU Perikanan, yang pada intinya menjelaskan tindakan-tindakan yang membatasi pemberlakuan aktivitas perikanan di Indonesia.

 

 

Penulis - Leonardo Sanjaya