Menguji Formil Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kepada Mahkamah Konstitusi

Senin, 04 Oktober 2021 – 00:01 WIB

Hukum (Foto: Istimewa)

Hukum (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3, mengatakan bahwa undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Dimana undang-undang tersebut harus melalui Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 UU 12/2011, menjelaskan pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah. Dilanjutkan pada Pasal 5, disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik.

Asas pembentukan perundang-undangan yang baik berupa adanya unsur kelejasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hirearki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Terakhir dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011, mengatur tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek merupakan produk peraturan perundang-undangan warisan masa penjajahan Belanda di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah kodifikasi hukum perdata Belanda yang isi dan bentuknya sebagaian besar serupa dengan Hukum Perdata Prancis.

Olah karenanya, pada saat Indonesia berada dibawah jajahan Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diusahakan kerajaan Belanda, agar dapat diberlakukan pula di Hindia Belanda yaitu Indonesia.

Abdulkadir menjelaskan KUHPer untuk Hindia Belanda, disahkan sebagai undang-undang oleh Raja Belanda pada tanggal 16 Mei 1846, melalui Staatsblad 1847-23 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, KUHPer tersebut masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. 

Maka KUHPer adalah hukum positif atau hukum yang masih berlaku sampai saat ini di Indonesia, selama belum digantikan oleh undang-undang baru. Burgelijk Wetboek yang telah menjadi KUHPer dikodifikasikan berdasarkan Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan-perundang-undangan”.

Selanjutnya Pasal 51A ayat (4) UU Mahkamah Konstitusi mengatakan :

“yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”, antara lain Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan, Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait, seperti peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib."

 

 

Penulis - Leonardo Sanjaya