Presiden Soekarno Melalui Perpres Pernah Menambahkan Ketentuan KUHP, Ada Agama dan Ketuhanan

Senin, 04 Oktober 2021 – 19:30 WIB

Keagamaan (Foto: Istimewa)

Keagamaan (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959 menetapkan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana menjadi sila pertama UUD 1945, menjadi dasar meletakkan dasar moral di atas negara dan pemerintah, terlebih dari itu, juga memastikan adanya kesatuan nasional yang berasas keagamaan. Sehingga sila pertama sebagai fondasi negara, tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama, karena merupakan salah satu tiang pokok perikehidupan individu dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan negara.

Sejak tahun 1965, sudah terdapat aliran-aliran maupun organisasi agama yang berkaitan dengan kebatinan dan kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama.

Hal ini membuat pemerintah untuk mulai antisipasi, karena sudah bermunculan perbuatan yang dilakukan oleh pemeluk aliran tertentu yang telah banyak menimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama.

Dari kenyataan tersebut, maka dipahami bahwa aliran dan organisasi kebatinan maupun kepercayaan masyarakat terdapat unsur menyalah-gunakan maupun mempergunakan agama sebagai pokok dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada di Indonesia.

Kesadaran Presiden Soekarno pada saat masa kepemimpinannya terhadap kejadian penyelewengan keagamaan yang  merupakan pelanggaran pidana, maka perlu dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada.

Presiden Sukarno melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 menetapkan penambahan satu pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 156 huruf a, yang berisikan sebagai berikut:

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a.      Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b.      Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Dengan penambahan peraturan tersebut dalam KUHP, diharapkan berkurangnya tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh pemuka agama melalui kegiatan aliran maupun organisasi.

 

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson