Pahami Penilaian Tingkat Risiko Perizinan Usaha Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja

Selasa, 05 Oktober 2021 – 14:04 WIB

Omnibus Law (Foto: Istimewa)

Omnibus Law (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Dalam Undang–undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan Omnibus Law, telah resmi disahkan dan diundangkan di Paripurna DPR pada tanggal 02 November 2020.

Menilik pada tujuan dan fungsi utama yang ingin dicapai oleh UU Cipta Kerja, ialah untuk memperoleh peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, dan memaksimalkan kegiatan di segala sektor usaha melalui beberapa langkah sebagaimana tertuang dalam UU Cipta Kerja. 

Untuk merealisasikan tujuan dari UU Cipta Kerja, peraturan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja memuat penyederhanaan persyaratan dasar perizinan usaha, pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan, penerapan perizinan usaha berbasis risiko, dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Walaupun memiliki tujuan baik, namun dikarenakan terlalu luas dan kompleksnya cakupan yang dibahas, UU Cipta Kerja dinilai kurang transparan dalam tahapan pembahasan, di tambah dengan waktu pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai terlalu cepat dan terburu-buru.

Membahas mengenai lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja, tidak terdapat interpretasi yang jelas mengenai pembahasan terkait penataan dari segi administratif (governance), stimulus dalam investasi, serta dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hal ini terjadi karena perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu poin yang sangat penting. 

Hal fundamental yang tertuang di dalam UU Cipta Kerja, ialah perizinan yang diperuntukkan untuk lebih sederhana.

Hal ini tercermin dalam Pasal 6 poin a UU Cipta Kerja, tertulis bahwa, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, yang merupakan pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha maupun kegiatan usaha, dimana penetapan tingkat risiko diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Terlebih lagi, pada Pasal 7 ayat (3) UU Cipta Kerja menjelaskan mengenai penilaian tingkat bahaya dengan memperhitungkan beberapa faktor, diantaranya:

1.     Jenis Kegiatan Usaha;

2.     Kriteria Kegiatan Usaha;

3.     Lokasi Kegiatan Usaha; dan/atau

4.     Keterbatasan Sumber Daya,

5.     didalam pasal 7 ayat (5) dijelaskan bahwa  Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dilakukan dengan juga memperhitungkan:

a.     Jenis Kegiatan Usaha;

b.     Kriteria Kegiatan Usaha;

c.     Lokasi Kegiatan Usaha;

d.     Keterbatasan Sumber Daya; dan/atau

e.     Risiko Volatilitas.

 

Penilaian tersebut dilaksanakan untuk menentukan tingkat risiko yang terdiri dari tingkat risiko rendah, menengah dan tinggi. Setelah penentuan tingkat risiko tersebut, akan terdapat persyaratan lain baik berupa administrasi maupun komitmen yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh perizinan usaha.

 

Penulis - Leonardo Sanjaya