Jangan Salah Kaprah, Begini Dasar Hukum Mengenakan Toga dalam Persidangan

Jumat, 08 Oktober 2021 – 14:33 WIB

Foto ruang persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (Foto: Hastina/REQnews)

Foto ruang persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (Foto: Hastina/REQnews)

JAKARTA, REQnews - Dalam persidangan perkara pidana, terlihat dalam ruang sidang mulai dari majelis hakim, penasihat hukum, hingga jaksa penuntut umum (JPU) mengenakan pakaian sidang (toga).

Untuk itu, mengenai tata cara persidangan perkara perdata telah diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR). Sedangkan untuk persidangan perkara pidana diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam aturannya, kewajiban untuk pemakaian toga telah diatur dalam Pasal 230 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: "Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing."

Terkait dengan kewajiban hakim untuk mengenakan toga dalam setiap sidang pengadilan diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemakaian Toga Dalam Sidang (SEMA 6/1966).

Dalam surat edaran tersebut, penggunaan toga dalam persidangan yaitu untuk menambah suasana khidmat sidang pengadilan, untuk itu hakim wajib memakai toga di setiap sidang dalam pengadilan apapun.

Selanjutnya, terkait dengan kewajiban untuk memakai toga bagi penasihat hukum diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).

Yaitu advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan saat menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila advokat tidak memakai toga saat sidang, hakim dapat menegur.

Tetapi ada perkara yang mendapatkan pengecualian, yaitu kewajiban hakim, penuntut umum, dan advokat untuk memakai toga dalam sidang perkara tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP 27/1983 jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Hal yang berbeda juga diatur dalam sidang perkara perdata yang tidak mewajibkan penggugat/kuasanya dan tergugat/kuasanya untuk hadir dengan memakai toga.

Namun, majelis hakim tetap memiliki kewajiban mengenakan toga, sedangkan jaksa (penuntut umum) serta advokat hanya diwajibkan memakai toga dalam sidang perkara pidana saja.

Maka, advokat yang bersidang di Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tidak diwajibkan memakai toga.

Tetapi, jika advokat yang beracara di sidang Mahkamah Konstitusi tetap diwajibkan memakai toga meskipun bukan perkara pidana. Yaitu diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan (Peraturan MK 19/2009).

Selain itu, untuk jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan juga telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP diatur lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (PP 27/1983) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP 92/2015) yaitu:

1. Selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim, penuntut umum, panitera dan penasihat hukum, menggunakan pakaian sebagaimana diatur dalam pasal ini;
2. Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi hakim, penuntut umum dan penasihat hukum adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare dan bef dengan atau tanpa peci hitam;
3. Perbedaan toga bagi hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum adalah dalam ukuran dan warna dari simare dan bef;
4. Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah jas berwarna hitam, kemeja putih dan dasi hitam;
5. Hal yang berhubungan dengan ukuran dan warna dari simare dan bef sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) serta kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri;
6. Selain memakai pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hakim dan penuntut umum memakai atribut;
7. Atribut sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Menteri.