5 Mitos Besar tentang Hukum: Mulai dari MoU, Parkir Motor hingga Pesangon

Minggu, 10 Oktober 2021 – 08:32 WIB

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA, REQnews - Dalam dunia hukum, ditemui berbagai jenis mitos-mitos atau hal-hal yang tidak sama sekali benar, namun banyak dipercaya masyarakat.

Kepercayaan ini, dianut turun-temurun dari generasi ke generasi. Meskipun, di balik itu justru faktanya berbeda, aturannya sama sekali tak sesuai dengan apa yang diyakini oleh masyarakat.

Beberapa di antaranya seperti soal meterai, perjanjian dan MoU hingga soal pesangon karyawan.

Mengutip berbagai sumber, berikut 5 mitos terbesar tentang hukum, yang banyak dipercayai masyarakat Indonesia.

1. Memorandum of Understanding (MoU)

Banyak yang meyakini bahwa Memorandum of Understanding (MoU) sama dengan sebuah perjanjian antara kedua pihak yang menandatangani. Padahal, mengacu Pasal 1313 jo. 1320 KUH Perdata, kedua hal ini jelas berbeda.

MoU adalah perjanjian pendahuluan -yang belum melahirkan hubungan hukum- dari salah satu pihak untuk menyatakan tujuannya kepada pihak lain, bahwa ia memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Sementara perjanjian, sifatnya lebih terperinci dan mengikat kedua pihak.

2. Kendaraan Hilang di Parkiran

Masalah ini sering muncul, misalnya si A kehilangan motor di parkiran mal B. Namun, pihak mal B menyatakan tidak bertanggung jawab atas hilangnya motor si A.

Mengacu Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 KUH Perdata jo. Putusan MA Nomor 3416/Pdt/1985 jelas menegaskan bahwa masalah ini merupakan tanggung jawab pengelola parkir.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985, dijelaskan bahwa perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Hilangnya kendaraan milik konsumen, sepenuhnya tanggung jawab pengusaha parkir.

3. Meterai

Masyarakat percaya, meterai menandakan sahnya sebuah perjanjian antara kedua pihak. Contohnya seperti jual-beli tanah atau properti, lalu kedua pihak bertandatangan di atas meterai dan dianggap sah. Padahal tidak demikian.

Bila mengacu Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 1985, fungsi Bea Meterai adalah pajak dokumen. Jika bermaksud ingin menjadikan perjanjian itu sebagai alat bukti di pengadilan, maka harus dilunasi Bea Meterai yang terutang.

4. Pesangon Resign

Karyawan yang resign atau mengundurkan diri berhak dapat pesangon? Eits, gak begitu bos!

Merujuk Pasal 156 ayat (4) jo. Pasa 162 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, bahwa karyawan yang mengundurkan diri atau resign hanya berhak atas Uang Penggantian Hak.

Adapun yang termasuk Uang Penggantian Hak, antara lain: a. Cuti tahunan yang belum diambil/gugur; b. Biaya/ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat ia diterima bekerja; c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15 persen dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

5. Mahasiswa Hukum Jago Pasal-pasal

Nah, ini yang banyak dipercayi masyarakat, bahwa mahasiswa hukum adalah sosok yang jago dalam hafalan soal pasal-pasal.

Kadang masalah ini sampai membebani si mahasiswa, karena ia dituntut harus tahu semua pasal terkait masalah apapun oleh masyarakat. Padahal tidak demikian.

Mengutip pernyataan Founding Partner Assegaf Hamzah & Partners, Ahmad Fikri Assegaf, bahwa sebagai mahasiswa hukum, yang terpenting adalah memahami konsep, filosofi, sejarah dari suatu peraturan perundang-undangan, dan mempelajari putusan-putusan pengadilan.