Mau Nikah Siri? Perhatikan Dulu Status Hukumnya, Anak dan Istri Susah Dapat Warisan

Senin, 11 Oktober 2021 – 19:02 WIB

Ilustrasi pernikahan (Foto: Istimewa)

Ilustrasi pernikahan (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Nikah siri atau sering disebut dengan perkawinan di bawah tangan adalah bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

Jika suatu pernikahan atau perkawinan tidak dicatatkan di KUA atau di Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak sah secara hukum dan tidak diakui oleh negara Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Akibatnya, anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum di hadapan negara. 

Nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi dalam catatan pemerintahan sehingga anak yang lahir dari pernikahan siri dianggap tidak dapat dilegalisasi oleh negara melalui akta kelahiran.

Dengan demikian, karena tidak adanya kejelasan hukum status pasangan perempuan sebagai istri dan kejelasan status anak, maka anak dari hasil nikah siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Oleh karena itu, jika terdapat warisan yang ditinggalkan suami karena meninggal dunia, istri dan anak sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan tersebut, lagi-lagi karena nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara.

Tidak sampai disitu, apabila terjadi perceraian antara pasangan tersebut, pihak istri sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama apabila suami tak memberikannya secara eksplisit memalui prosedur hukum yang berlaku.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara hukum, nikah siri atau perkawinan di bawah tangan dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Walaupun nikah siri sah menurut agama, namun menurut undang-undang yang berlaku setiap warga negara Indonesia yang melakukan pernikahan harus mendaftarkan pernikahannya ke KUA atau Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan surat atau akta nikah.

Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya atau berlangsungnya perkawinan sehingga dapat diakui oleh negara.

 

Penulis - Leonardo Sanjaya