Terdapat Kekosongan Hukum? Ini Cara Alternatif Hakim dalam Mengatasinya

Selasa, 12 Oktober 2021 – 17:28 WIB

Hukum (Foto: Istimewa)

Hukum (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Dengan perkembangan zaman yang pesat, disertai dengan perkembangan dan keberagaman masalah hukum sebagai bentuk dan akibat dari perbuatan hukum.

Peraturan yang terdapat di Indonesia, kerap belum memiliki peraturan spesifik yang mengaturnya, sehingga hakim kadang diperhadapkan dengan kekosongan hukum. 

Kekosongan hukum dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang tidak ada peraturan perundang-undangan di masyarakat. Sehingga terjadinya kekosongan hukum, maka tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Beberapa faktor dapat melatarbelakangi penyebab terjadinya kekosongan hukum, berupa :

1.) Waktu yang tidak sesuai antara penyusunan peraturan perundangan-undangan dimana dalam penyusunannya membutuhkan proses yang lama dengan keadaan peraturan tersebut sudah mulai disahkan dan keadaan telah berubah.

 

2.) Belum adanya aturan terkait keadaan yang terjadi, atau sudah ada aturan yang mengatur akan tetapi peraturan masih belum jelas atau tidak lengkap.

Akibat dari terjadinya kekosongan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan hukum di masyarakat. Hal ini tidak hanya berdampak pada masyarakat, namun juga kepada penegak hukum yang melaksanakan proses penegakan hukum, berkaitan dengan konsistensi dalam penerapan hukum dan tugas yang dilaksanakan tidak berjalan dengan baik.

Fenomena yang sering terjadi di dalam berlakunya hukum jika disandingkan dengan perkembangan masyarakat terkait kekosongan hukum tidak hanya berhubungan dengan badan pembentuk peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi dapat pula berhubungan dengan badan peradilan itu sendiri.

 

Salah satu alternatif yang dapat menjadi solusi dalam menghadapi kekosongan hukum yang muncul ialah yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan suatu putusan-putusan hakim terdahulu yang mana putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyangkut suatu perkara yang baru dalam sudut ilmu hukum.

Menurut salah satu ahli hukum terkemuka Indonesia, Prof. Subekti, menjelaskan bahwa yurisprudensi merupakan suatu putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri, dan kemudian barulah ada hukum yang dapat diciptakan melalui yurisprudensi.

 

Yurisprudensi sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis:

 

1.) Yurisprudensi Tetap

Intinya adalah sebuah keputusan hakim yang berulang kali digunakan oleh hakim terhadap kasus-kasus yang sama.

2.) Yurisprudensi Tidak Tetap

Intinya adalah Yurisprudensi yang belum menjadi tetap karena keputusan ini jarang diikuti atau jarang dipakai oleh hakim dalam menyelesaikan suatu kasus.

 

Terlebih lagi, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah merumuskan bahwasanya sebuah keputusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi jika memenuhi unsur-unsur ini:

 

1.) Keputusan terhadap suatu perkara yang belum jelas pengaturan perundang-undangan.

2.) Keputusan tersebut merupakan sebuah keputusan yang berkekuatan tetap.

3.) Sering kali digunakan untuk memutuskan sebuah perkara dalam memutuskan perkara yang sama.

4.) Putusan tersebut memiliki rasa keadilan.

5.) Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

 

Menurut Pasal 32 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai tugas melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Keberadaan yurisprudensi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum di Indonesia. Yurisprudensi mempunyai peran yang sangat penting, selain menjadi sumber hukum, juga dijadikan pedoman bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Yurisprudensi sendiri merupakan salah satu produk hukum dari lembaga yudikatif.

Yurisprudensi juga memiliki peranan penting untuk mengisi kekosongan hukum, dikarenakan hakim tidak diperbolehkan menolak sebuah perkara, walaupun belum adanya hukum yang mengatur. Kekosongan hukum hanya dapat diatasi melalui "judge made law" yang dijadikan pedoman sebagai yurisprudensi sampai tercapainya kodifikasi hukum.

 

Penulis - Leonardo Sanjaya