Pakar Ungkap 2 Alasan Pentingnya RUU Perampasan Aset yang Ditolak Masuk Prolegnas

Jumat, 15 Oktober 2021 – 07:01 WIB

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA, REQnews - Rabu 15 September 2021 lalu, rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan DPD RI, menghasilkan keputusan yang tak sesuai harapan masyarakat Indonesia.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dipastikan tidak masuk dalam revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021. Hal ini tentu saja mengecewakan, karena dianggap sebagai upaya pelemahan terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Menanggapi penolakan DPR terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang tak masuk Prolegnas itu, pakar hukum sekaligus dosen dari Universitas Pelita Harapan Rizky Karo Karo angkat bicara.

Ia menjelaskan, bahwa ada dua alasan pokok kenapa RUU ini seharusnya masuk Prolegnas 2021. Pertama, dengan regulasi ini, akan dapat ditentukan harta kekayaan apa saja yang dapat disita, dan kedua dapat menjadi guidance atau pedoman dalam menentukan dasar penyitaan terhadap harta tersebut.

"Ini penting, dan UU P Tipikor (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) nantinya bisa dibarengi dengan perampasan aset," kata Rizky kepada REQnews di Jakarta, Kamis 14 Oktober 2021.

"Saya harap RUU ini masuk prolegnas prioritas tahun 2022," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Rizky menuturkan, dalam hal terkait UU P Tipikor, pidana uang pengganti sebenarnya baik-baik saja. Namun, kebanyakan terdakwa kasus korupsi, lebih memilih melaksanakan pidana subsider untuk membayar uang pengganti.

"Mereka memilih, daripada bayar uang pengganti mending pidana subsidernya. Jadi ini penting dan harus masuk prolegnas tahun depan," kata Rizky.

"Jadi perampasan aset tindak pidana ini harusnya dipikirkan ulang, karena dapat mengembalikan kerugian negara."