Debitur Digugat atas Dasar Wanprestasi Akibat Wabah Covid-19, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Selasa, 19 Oktober 2021 – 09:03 WIB

Kontrak (Foto: Istimewa)

Kontrak (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pandemik Covid-19 yang telah menyerang seluruh dunia telah memberikan dampak negatif kepada seluruh aspek kehidupan dan kebiasaan, khususnya dampak pada ekonomi di Indonesia menjadi lesu.

Banyaknya pengusaha-pengusaha yang merasakan dampak dari wabah ini, mulai dari berkurang drastis pemasukan, bahkan hingga mengalami kerugian. Bank atau lembaga pembiayaan lain sebagai kreditur memiliki piutang, dan piutang tersebut tidak dibayar oleh si debitur, yaitu salah satunya pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19, saat jatuh tempo dengan alasan tidak memiliki kemampuan untuk membayar akibat pandemi Covid-19, apakah digugat atas dasar wanprestasi?

Menilik pada wanprestasi diatur di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasinya karena situasi pandemi Covid-19, maka kreditur bisa saja mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitur.

Terlebih lagi, Indonesia mengenal asas hakim bersifat pasif dalam hukum acara perdata, yaitu adanya tuntutan hak dari penggugat kepada tergugat, timbulnya inisiatif sepenuhnya ada pada pihak penggugat, sehingga debitur bisa digugat wanprestasi atas inisiatif kreditur.

Namun dalam gugatan tersebut, debitur selaku tergugat dapat melakukan pembelaan di pokok perkara, bahwa debitur tidak dapat memenuhi prestasi memiliki sebab akibat dengan adanya situasi Covid-19 atau bisa dianggap sebagai keadaan kahar / force majeur sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUHPer.

Pasal 1245 KUHPer menyatakan "Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (overmacht) atau karena keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkannya, atau karena hal -- hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

Tergugat harus membuktikan secara detail terkait ketidakmampuannya untuk membayar utang akibat adanya Covid-19, dan merujuk kepada Pasal 1245 KUHPer, jika tergugat dapat membuktikan, maka gugatan ditolak, dan debitur bebas dari kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Tergugat juga dapat melakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu dengan penggugat dalam tahap mediasi bahwa tergugat tidak dapat membayar karena keadaan di luar dugaan yang memaksa tergugat tidak bisa memenuhi prestasi, atau mengajukan restrukturisasi hutang yang nantinya jika kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dapat dibuatkan akta van dading/ akta perdamaian.

 

Penulis - Leonardo Sanjaya