Pakar Hukum Ingatkan 11 Hal yang Wajib Dipertimbangkan Hakim Ketika Menjatuhkan Putusan

Selasa, 19 Oktober 2021 – 13:15 WIB

Dalam memutus suatu perkara, hakim wajib mempertimbangkan banyak hal (Foto: Istimewa)

Dalam memutus suatu perkara, hakim wajib mempertimbangkan banyak hal (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Dalam memutus suatu perkara, hakim wajib mempertimbangkan banyak hal. Apabila vonis hakim didasari oleh rasa tanggung jawab, profesionalisme, bersifat obyektif dan bijaksana sehingga dapat memenuhi rasa keadilan.

Melalui Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi tahun 2021 yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) membuka sejumlah dikursus tentang perkembangan asas, teori, dan praktik hukum pidana.  

Kegiatan yang berlangsung secara virtual tersebut mengundang banyak pakar hukum terkemuka tanah air. Seperti Prof Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Dr. Edward OS Hiariej, SH., MHum, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, SH., MH, Prof. Dr. Aswanto, SH., MSi, Prof. M. Mustofa, MA, Prof. Dr. Elwi Daniel, SH., MH, Prof Dr. Pujiyono, SH., M.Hum dan Dr. Yenti Garnasih. 

Guru Besar Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Marcus Priyo Gunarto mengungkapkan ada 11 hal yang wajib dipertimbangkan hakim dalam pemidanaan. Adapun kesebelas gagasan tersebut merupakan ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan jika nantinya RUU KUHP disahkan.


Pertama, kesalahan tindak pidana

Hukum pidana di Indonesia saat ini mengantu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut.

Perlu diketahui definisi kesalahan menurut Simons adalah kesalahan adalah adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. 

 

Asas nulla poena sine culpa ini sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban. Sehingga terhadap perbuatan yang dituduhkan harus ada kesalahan.
 

Kedua, motif dan tujuan melakukan tindak pidana

Banyak faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Seringkali dalam kasus perampokan, pemerasan, pembunuhan, motifnya lebih pada aspek ekonomi. 

 

Jadi, hakim perlu menggali motif dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana 

 

Ketiga, unsur mens rea atau sikap batin pembuat tindak pidana

Unsur ini penting karena berkaitan dengan maksud dan kehendak seseorang dan kaitannya dengan unsur kesengajaan. 

Sikap batin seseorang biasanya merujuk pada perasaan atau suasana seperti marah, gembira, benci, was-was, atau takut. 

Sekadar contoh, simaklah pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 2088 K/Pid.Sus/2012 berikut: “Bahwa alasan-alasan kasasi terdakwa dapat dibenarkan karena pada terdakwa tidak terdapat niat jahat untuk melakukan tindak pidana, justru perbuatan terdakwa didasarkan pada kehendak untuk memenuhi stok obat-obatan di rumah sakit tersebut yang sudah habis atau tidak tersedia, sedangkan banyak pasien yang memerlukan”.

 
Keempat, cara melakukan tindak pidana

Hakim patut memperhatikan bagaimana seseorang melakukan tindak pidana. Misalkan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Apabila terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara sadis seperti memutilasi korban, maka hukumannya bisa diperberat.

Aspek ini juga berkaitan dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindak pidana. Dalam KUHP, pencurian yang dilakukan pada malam hari berbeda gradasi sanksinya jika dilakukan di siang hari.

 


Kelima, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana

Menyesal tidaknya pelaku sudah sering menjadi pertimbangan hakim. Demikian pula sikap sopan pelaku dalam persidangan, dan mengakui perbuatan pidana yang dituduhkan.

Jika seseorang pernah kabur, menghindar dari aparat penegak hukum, dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tindakan pelaku semacam ini layak dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan.

 

Keenam apakah tindak pidana direncanakan atau tidak

Hal ini penting untuk menentukan faktor yang meringankan atau memberatkan pelaku. 

Perencanaan memperberat pidana yang dijatuhkan, karena sejak awal pelaku sudah mempunyai niat jahat. Perencanaan itu dapat dilihat antara lain dari persiapan-persiapan yang telah dilakukan seperti memantau lokasi dan menyiapkan peralatan yang akan dipakai.

Dalam tindak pidana pembunuhan, pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 338 KUHP lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.


Ketujuh, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana

Hakim harus melihat dan mempertimbangkan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. 

Contoh yang paling mudah memahami hal ini adalah kasus narkotika, atau tawuran pelajar. Dalam kasus narkotika, hakim perlu melihat apakah pelaku pada dasarnya adalah ‘korban’ yang perlu direhabilitasi saja, atau dijatuhi hukuman berat karena bertindak sebagai pengedar.

Dalam kasus tawuran, hakim biasanya melihat usia muda dan masa depan pendidikan pelaku. Apabila pidana berat dijatuhkan maka masa depan pelaku menjadi lebih suram.


Kedelapan, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana

Hakim juga wajib mempertimbangkan apakah lingkungan sekitar pelaku mempengaruhi perilaku buruk seseorang; apakah perbuatan pidana -misalnya pencurian di warung makan- dilakukan karena pelaku belum makan selama dua hari; apakah pelaku pernah melakukan tindak pidana yang sama (residivis) atau tidak;

Dalam beberapa kasus, hakim mempertimbangkan riwayat kesehatan pelaku misalnya pernah berobat ke rumah sakit jiwa sebelumnya.
 

 


Kesembilan, pemaafan dari korban atau keluarga korban 

Jika korban ataupun keluarganya memberikan pengampunan atau maaf terhadap pelaku, hal itu akan meringankan hukuman meskipun tidak menghapus kesalahan pelaku. 

Dalam praktik, terutama dalam konsep restorative justice, maaf dari korban dijadikan dasar untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan.

Dalam konteks ini, salah satu yang perlu diperhatikan ke depan adalah konsep judicial pardon. Menurut Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Pujiono dalam konsep ini terkandung makna hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan sanksi tindakan meskipun perbuatan pelaku terbukti dan pelaku bersalah atas perbuatan yang dilakukan.

Hanya saja, dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini mengingatkan bahwa penggunaan konsep judicial pardon ini tetap harus memperhatikan beberapa hal seperti  keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana dan kejadian kemudian, berat ringannya perbuatan, serta aspek keadilan dan kemanusiaan.


Kesepuluh, pengaruh pidana terhadap korban atau keluarga korban

Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak tindak pidana tersebut terhadap korban dan/atau keluarga korban.

Misal, jika pelaku adalah kepala keluarga maka siapa yang akan mencari nafkah. 

 

Kesebelas, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Di era teknologi yang berkembang kian pesat, masyarakat turut serta mengawasi pelaksanaan tugas aparat. Tekanan publik terhadap suatu kasus acap kali viral dan di notice semua pengguna media sosial. Alhasil pencelaan oleh masyarakat terhadap tindak pidana bisa mempengaruhi pidana yang dijatuhkan.

 

Contoh nyata adalah bagaimana aparat penegak hukum bereaksi setelah sejumlah elemen masyarakat menyampaikan pandangan kritis terhadap penghentian penyelidikan kasus dugaan perbuatan asusila terhadap tiga anak di Luwu Timur Sulawesi Selatan. 


Dalam konteks penjatuhan pidana, ius constituendum hukum pidana nasional berusaha memberikan panduan bagi panduan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim.

Panduan pemidanaan penting untuk meminimalisasi disparitas hukuman yang dijatuhkan dalam perkara yang relatif sama.

Salah satu yang sudah diterbitkan adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, pedoman penjatuhan pidana tidak hanya dibutuhkan dalam perkara tindak pidana korupsi melainkan juga pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, atau jenis tindak pidana lain.

Banyak faktor yang menyebabkan disparitas hukuman terjadi, dan ini berkaitan dengan apa saja yang dipertimbangkan hakim saat menyusun pemidanaan.