Sebelum Menjalin Kontrak Bisnis Pahami Dulu Wanprestasi

Selasa, 19 Oktober 2021 – 12:04 WIB

Perjanjian (Foto: Istimewa)

Perjanjian (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Dalam menjalankan usaha, pasti diperlukan suatu kesepakatan antara para pihak, ketika dua pihak atau lebih bersepakat untuk membentuk suatu perjanjian lalu menandatanganinya, berarti para pihak tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi isi dari perjanjian yang telah disepakati.

Semua pihak dalam perjanjian tentunya berharap agar perjanjiannya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, namun berbagai masalah dapat terjadi tanpa terduga, khususnya dalam hal perjanjian tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dikarenakan adanya suatu sebab, baik disengaja maupun tidak disengaja sebagaimana telah disetujui bersama.

Tidak terpenuhinya kewajiban dari salah satu pihak ini disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi terjadi ketika suatu pihak tidak melaksanakan atau melaksanakan sesuatu hal yang dilarang, kepada pihak lainnya sebagaimana bertentangan dengan hal yang telah diperjanjikan atau disebut prestasi. Definisi prestasi adalah hal yang harus dipenuhi serta dijalani oleh debitur.

Meskipun alasan dari debitur adalah lalai atau tidak disengaja, hal ini tetap dihitung sebagai perbuatan wanprestasi karena titik permasalahannya adalah tidak menjalankan prestasi sesuai perjanjian, dengan pengecualian keadaan kahar yaitu di luar kendali para pihak.

Namun, tidak semua hal yang melanggar isi dari perjanjian disebut dengan wanprestasi, ada beberapa kondisi yang membedakan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. 

Sebagai contoh, di dalam suatu perjanjian utang piutang, terdapat pihak yang berutang diwajibkan untuk membayar utang sesuai tempo waktu yang disetujui, tetapi jika pihak yang berhutang melunaskan utang tersebut lebih cepat dari tempo waktu yang ditentukan, maka dapat disimpulkan debitur tersebut melakukan tindakan wanprestasi, konsekuensi dari perbuatan debitur tergantung pada isi dari perjanjian yang telah dibuat.

Ada beberapa kriteria yang menyebabkan seorang debitur dapat dikatakan melakukan tindakan wanprestasi.

Kriteria materiilnya adalah terdapat unsur kesengajaan yang menyebabkan kerugian bagi banyak pihak lain serta kelalaian dalam pembayaran oleh seorang debitur.

Kriteria formilnya adalah terdapat peringatan atau somasi yang disebabkan oleh kelalaian pihak debitur yang telah dinyatakan secara resmi.

Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang pertama adalah adanya kelalaian dari debitur, perlu diketahui bahwa kewajiban dari seorang debitur adalah melakukan hal-hal yang telah dijanjikan. Selanjutnya, overmatch atau force majeure yang artinya adalah keadaan memaksa sehingga membuat debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang disebabkan oleh suatu peristiwa, tetapi bukan karena kelalaiannya, tetapi di luar dugaan dan kendalinya.

Salah satu contoh keadaan kahar ialah musibah kebanjiran yang membuat terpenuhinya prestasi karena peristiwa tersebut menghilangkan benda-benda yang menjadi objek perjanjian tersebut. Peristiwa overmatch/force majeure itu tidak dapat diprediksi kapan waktu terjadinya, tidak bisa dihindari dan bukan kehendak para pihak, baik oleh debitur dan juga kreditur.

Sanksi hukum akibat wanprestasi sendiri adalah debitur wajib membayar ganti rugi atau sebagaimana diperjanjikan oleh para pihak yang telah berlaku sebagai undang-undang.

Kreditur memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dengan cara penagihan atau somasi terlebih dahulu, kecuali terdapat peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak mengharuskan kreditur untuk melakukan teguran atau somasi. Ganti rugi telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pada Pasal 1246 yang berisi bahwa ganti rugi terdiri dari tiga jenis yaitu biaya, rugi dan bunga.

Sanksi hukum kedua akibat wanprestasi adalah berupa pembatalan perjanjian, hal ini diatur dalam KUHPer, Pasal 1266 yang berisi syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan, serta bertimbal balik.

Pembatalan perjanjian juga wajib dimintakan kepada hakim manakala permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tindak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian, jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu tersebut tidak boleh lebih dari satu bulan.

 

Penulis - Leonardo Sanjaya