Ini Dasar Aturan Polisi Tidak Boleh Sembarangan Periksa Isi HP Warga

Rabu, 20 Oktober 2021 – 23:15 WIB

Aipda Ambarita melakukan kesalahan prosedur dengan memeriksa paksa ponsel warga

Aipda Ambarita melakukan kesalahan prosedur dengan memeriksa paksa ponsel warga

JAKARTA, REQnews - Viralnya aksi Aipda Monang Parlindungan Ambarita bersama tim Raimas Backbone yang asal-asalan memeriksa ponsel warga masih menjadi sorotan tajam publik.

Padahal, polisi tidak boleh sembarangan memeriksa atau menggeledah privasi seseorang, karena ada regulasi yang jelas mengatur hal tersebut.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 32 ayat (1) dan (2), tercantum aturan teknis penggeledahan.

Ayat (1):

Dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, petugas wajib:

a.memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan

b. meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan;

c. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;

d. melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;

e. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;

f. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;

g. melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;

h. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan

i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.

Ayat (2)

Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:

a. melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas;

b. melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;

c. melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;

d. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya;

e. melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;

f. memperlama pelaksanakan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan

g. melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki ditempat terbuka dan melanggar etika.

Kemudian, dengan tugas dan kewajiban tersebut, polisi memiliki kewenangan yang diatur dalam KUHAP, juga UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian.

Diatur juga tentang bagaimana manajemen penyidikan tindak pidana yang harus dilakukan oleh polisi sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012.

Dalam melakukan penggeledahan, polisi sebagai penyidik harus berpegang pada dasar Surat Ketua Pengadilan Negeri. 

Hanya saja, dalam keadaan mendesak dan perlu, penggeledahan bisa dilakukan tanpa surat tersebut.

Kemudian, tindakan pengeledahan tanpa izin dapat dilakukan apabila dikhawatirkan pelaku segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.

Masalahnya dalam kasus di atas, Aipda Ambarita bukanlah petugas atau polisi yang menyandang status penyidik. Situasinya juga tidak mendesak dan bersifat perlu, sehingga wajar ia dianggap telah menyalahi prosedur dan akhirnya diperiksa Propam.