Awasi Terus, Ini Tata Cara dan Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Negara yang Bersih dari KKN

Kamis, 28 Oktober 2021 – 12:30 WIB

Ilustrasi Transaksi (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Transaksi (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Penyelenggara negara memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan cita-cita perjuangan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan tanggung jawabnya dan asas-asas penyelenggaraan negara. 

Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tidak hanya dilaksanakan antar penyelenggara negara, melainkan juga antar penyelenggara negara lain yang berpotensi untuk merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Akibat dari tindakan KKN dapat membahayakan eksistensi negara, sehingga terdapat landasan hukum sebagai pencegahan KKN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara dan peraturan lain terkait. 

Peran serta masyarakat untuk melawan KKN, dilaksanakan dalam bentuk :

  • Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
  • Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
  • Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara.
  • Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan hak-hak masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

Tata cara yang dapat dilakukan dalam hal masyarakat mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara, dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh informasi kepada lembaga terkait, sekurang-kurangnya wajib terdapat:

Nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri yang lain.

Keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang diinformasikan.

Dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.

Hal tersebut dilaksanakan dan diberitahukan kepada pihak berwenang, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan mengemukakan fakta yang diperolehnya, menghormati hak-hak pribadi seseorang sesuai dengan norma-norma yang diakui umum dan menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta pelapor juga diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut merupakan tahapan dan tata cara, serta peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson