IFBC Banner

Garuda Indonesia Terancam Pailit, Begini Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham

Jumat, 29 Oktober 2021 – 11:35 WIB

Garuda Indonesia terancam pailit, bagaimana nasib para pemegang saham ?

Garuda Indonesia terancam pailit, bagaimana nasib para pemegang saham ?

JAKARTA, REQnews - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tengah berada diujung kebangkrutan. Penyebabnya adalah Garuda memiliki utang 4,9 miliar dolar AS atau setara Rp 70 triliun. 

Tumpukan utang tersebut disebabkan pendapatan perusahaan yang tidak bisa menutupi pengeluaran operasional. Restrukturisasi utang menjadi pilihan utama untuk mengatasi persoalan keuangan Garuda. Namun, jalan terakhir jika solusi tersebut tidak berhasil, maka Garuda Indonesia akan dipailitkan. Lantas, bagaimana nasib para pemegang saham ?

 

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu wadah yang menghimpun seseorang atau orang-orang yang berkerjasama dalam PT, tetapi segala perbuatan atau tindakan yang dijalankan dalam rangka kerja sama dalam PT, dapat dipandang semata-mata sebagai suatu perbuatan badan hukum.

Tugas serta tanggung jawab yang di jalakan direksi terhadap PT dan para pemegang saham PT, terhitung sejak PT tersebut mendapatkan status badan hukum. Direksi dapat bertindak mewakili PT, maka itu direksi mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan atau dilakukan.  

Lalainya direksi di dalam menjalakan kewajiban dapat memberikan sanksi atau hukuman yang menimbulkan tanggung jawab dari anggota direksi. Mengenai hal yang terkaitan dengan tugas serta kewajiban direksi, sesuai Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), direksi berkewajiban untuk:

1.) Wajib menulis daftar para pemegang saham perseroan yang berisi mengenai keterangan kepemilikan suatu saham di dalam PT dari pemegang saham. Daftar yang mengandung keterangan tentang suatu kepemilikan dalam saham oleh komisaris serta direksi PT dan keluarganya atas setiap saham yang dimiliki oleh bersangkutan di dalam PT atau dalam PT lainnya. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Direksi PT,

2.) Menulis keuangan perseroan serta laporan tahunan.

3.) Menjaga seluruh risalah, daftar keuangan perseroan serta dokumen PT lainnya.

Dalam perusahaan ada kelompok pemegang saham mayoritas dan kelompok pemegang saham minoritas.

Pemegang saham mayoritas memiliki prinsip perlindungan hukum yaitu pada mekanisme RUPS, diambil dengan keputusan yang diterima oleh mayoritas jika suara diambil dari pemegang saham minoritas Dalam kompleksitas permasalahan di Indonesia masih menggunakan materi yang terlalu umum dan mendasar. 

Khususnya dalam UUPT pada Pasal 61 ayat (1) serta Pasal 97 ayat (6), yaitu mengenai gugatan terhadap direksi.

Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara khusus tentang substansi pemegang saham yang lebih spesifik, karena di dalam gugatan tersebut harus ada dasar dan alas haknya. Dalam hal ini pemegang saham menggugat dengan bagian dari akibat keputusan RUPS, direksi maupun dewan komisaris yang merugikan dari pemegang saham dalam PT. 

Maka dari itu, prasyaratan menggugat PT dan sebaliknya, ketidakadaan kerugian menjadi hak pemegang saham di dalam menggugat menjadi gugur. Di dalam gugatan pemegang saham, diajukan kepada atau terhadap Pengadilan Negeri yang dimana daerah hukumnya meliputi tempat PT yang digugat. 

Dalam hal ini, hak pemegang saham dengan jumlah 1/10 untuk menggugat Direksi karena kelalaian atau kesalahannya menimbulkan kerugian bagi PT. Di dalam UU PT upaya pemegang saham untuk melindungi haknya apabila dirinya merasa dirugikan disebutkan di dalam Pasal 61 ayat 1 UU PT yang berbunyi:

“ Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap peseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang tidak wajar sebagai akibat RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.”

Serta di dalam Pasal 62 ayat 1 UU PT menyebutkan bahwa :

“ Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan”, yang berupa :

 

1.     Perubahan anggaran dasar,

2.     Pengalihan atau peminjaman kekayaan perseroan yang mempunyai ini lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau

3.     Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Di dalam pasal tersebut, tidak menjelaskan secara khusus tentang substansi pemegang saham yang lebih spesifik, karena di dalam gugatan harus terdapat dasar serta alasan haknya atau disebut dengan gugatan derivatif. 

Artinya, pemegang saham menggugat adalah bagian dari suatu akibat serta telah terjadi suatu keputusan RUPS, direksi maupun dewan komisaris yang melakukan kesalahan ataupun kelalaian sehingga dapat merugikan PT.  

Dalam hukum kepailitan PT dikenal adanya suatu prinsip yaitu commercial exit from financial distress yaitu dapat diartikan suatu prinsip yang bertujuan untuk melengkapi rasa keadilan bagi debitor dan kreditor.

Kepailitan tidaklah alat bagi kreditor untuk melindungi suatu kepentingannya semata-mata. Kepailitan semestinya tidak alat untuk menekan debitor karena di dalam prinsipnya adanya aspek-aspek hukum yang memperhatikan kepentingan debitor pada akhirnya untuk meminimalisir kerugian kekayaan debitor, hal ini dapat dilihat dengan adanya suatu ketentuan masa tunggu, ketentuan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau yang disebut dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan rehabilitasi.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU PT, disebutkan direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas PT sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dari direksi, serta harta pailit tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran seluruh kewajiban perseroan di dalam kepailitan tersebut anggota direksi bersama-sama secara bertanggung renteng atau dapat disebut bertanggung jawab, yang dimana atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi di dalam harta pailit tersebut. Tanggung jawab disini berlaku untuk anggota direksi yang lalai atau bersalah serta pernah menjabat sebagai anggota direksi di dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit disebutkan.

 

Penulis - Leonardo Sanjaya