Pasca putusan MK, Begini Kedudukan Asuransi Usaha Bersama

Sabtu, 30 Oktober 2021 – 11:01 WIB

Asuransi (Foto: Istimewa)

Asuransi (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi memutus pengujian Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU 2/1992) yang diajukan oleh beberapa orang pemegang polis Asuransi AJB Bumiputera 1912 sebagai para pemohon.

Alasan pengujian yang diajukan oleh para pemohon pada pokoknya sehubungan dengan belum diterbitkannya undang-undang yang terkait usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992.

Menurut para pemohon, hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan sehingga tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum (non-equality before the law) sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 

Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah memutus dengan amar yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa "....diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang" dalam Pasal 7 ayat (3) UU 12/1992, bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "....’diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang' dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan".

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutus berdasarkan pertimbangan belum adanya undang-undang yang mengatur khusus mengenai Usaha Bersama sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi penyelenggara asuransi yang berdasarkan Usaha Bersama, karena penyelenggara asuransi yang berdasarkan perusahaan perseroan dan koperasi telah memperoleh kepastian hukum dengan adanya undang-undang yang mengatur khusus untuk itu, sehingga dalam hal ini telah terjadi perlakuan yang tidak sama oleh negara.

Disamping itu, badan Usaha Bersama merupakan bentuk usaha yang sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan "perekonomian disusun sebagai Usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Oleh karenanya, bentuk Usaha Bersama mempunyai peran dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran anggotanya atau masyarakat. 

Pada dasarnya, jenis badan Usaha Bersama dapat dikategorikan sebagai persekutuan perdata atau maatschaap, namun jenis ini tidak berbadan hukum.

Persekutuan Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1618 sampai Pasal 1652, dan jika dilihat dari sifatnya, Usaha Bersama memenuhi kualifikasi sebagai persekutuan perdata karena:

1) Tidak ada ketentuan tentang besarnya modal minimal;

2) Dasar pembentukannya adalah perjanjian timbal balik;

3) Adanya inbreng artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang dan lainnya ataupun kerajinannya ke dalam perseroan itu. Wujud inbreng dapat berupa: (a) Uang, (b) Barang, (c) Tenaga;

4) Dengan tujuan membagi keuntungan di antara orang-orang yang terlibat; 5) Bidang usahanya tidak dibatasi.

Sehingga jika jenis badan Usaha Bersama (mutual) tidak "dipaksa" untuk menjadi badan hukum, maka ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata tentang persekutuan perdata tersebut, cukup untuk dijadikan payung hukum bagi keberadaan Usaha Bersama dilingkungan dunia usaha, sehingga oleh karenanya, Indonesia tidak perlu membentuk undang-undang baru yang mengatur badan hukum Usaha Bersama.

Namun palu sudah diketuk, konsekuensi hukum juga sudah jelas, Indonesia akan segera memiliki jenis badan usaha berbadan hukum baru yakni badan hukum Usaha Bersama.

Dengan demikian badan hukum Usaha Bersama harus dapat memenuhi persyaratan sebagai badan hukum sesuai teori, di sisi lain juga harus mengelaborasi sifat-sifat dasarnya sebagai persekutuan perdata, sehingga diharapkan lahirnya bentuk badan hukum Usaha Bersama ini sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang selanjutnya diharapkan dapat berperan dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat.

 

 

 

Penulis - Leonardo Sanjaya