Perbedaan Unsur Delik dan Bagian Inti Delik dalam Kaitannya dengan Pembuktian Perbuatan Pidana

Minggu, 31 Oktober 2021 – 08:01 WIB

Tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengandung sanksi pidana. (Foto: Istimewa)

Tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengandung sanksi pidana. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengandung sanksi pidana.

Semua istilah tersebut berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaar feit atau delict. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, dan tindak pidana.

Rumusan delik atau perbuatan pidana di Indonesia mengikuti sebagaimana di Belanda, dan Prancis yang berlaku lexstricta, artinya diusahakan semua rumusan delik berupa definisi, kecuali tidak mungkin dibuat definisi, seperti penganiayaan, melanggar kesusilaan dan penghinaan.

Sehingga delik maupun perbuatan pidana merupakan rangkaian dari kata-kata atau frasa yang masing-masing memiliki makna dan terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

Suatu rumusan delik terdiri atas tiga komponen : 

1.     Subjek (norma dressaat), umumnya berupa “barang siapa” (hijdie) atau “setiap orang”.

2.     Rumusan delik yang terdiri atas bagian inti delik (delicts bestandelen). Bagian inti delik inilah yang harus termuat dalam dakwaan dan kemudian uraian fakta bagaimana melakukannya. Sanksi yang terdiri atas pidana dan tindakan (maatregel).

3.     Bagian inti delik (delicts bestandelen) adalah kata, frasa atau kalimat yang secara tegas tercantum dalam rumusan delik. Sedangkan unsur delik (delicts elementen) termasuk yang tidak tercantum dalam rumusan delik. Unsur yang tidak tercantum dalam rumusan delik tidak perlu disebut dalam surat dakwaan oleh penuntut umum, dan sebaliknya bagian inti delik wajib dimuat dalam surat dakwaan kecuali terhadap bagian inti delik yang bersifat alternatif, maka cukup ditulis bagian inti delik yang menurut penuntut umum terdapat fakta hukumnya.

Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai perbedaan bagian inti delik dan unsur delik, penulis mencoba memberikan contoh frasa “melawan hukum” dalam perbuatan pidana pencurian dan perbuatan pidana pembunuhan.

Melawan hukum (wederrechttelijk) dalam perbuatan pidana pencurian merupakan bagian inti delik karena frasa melawan hukum secara tegas (tersurat) dimuat dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam perbuatan pidana pembunuhan melawan hukum merupakan unsur delik, hanya dimaknai ada secara diam-diam atau tersirat dalam Pasal 338 KUHP.

Walaupun hanya unsur delik bukan berarti “perbuatan membunuh” tidak mengandung sifat melawan hukum (wederrechttelijk), karena dilihat dari definisi saja, 

Bahwa dalam kaitannya dengan pembuktian di persidangan, terhadap pasal-pasal, seperti Pasal 362, Pasal 368, Pasal 372 KUHP dan seterusnya, yang frasa “melawan hukum” termuat dalam rumusan delik, maka penuntut umum berkewajiban membuktikan frasa tersebut.

Sebaliknya terhadap pasal yang tidak mencantumkan frasa melawan hukum seperti Pasal 338, Pasal 351 KUHP, penuntut umum tidak perlu membuktikan frasa tersebut di persidangan dan dalam rekuisitornya.

Namun demikian dalam kaitannya dengan ajaran dualistis, penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang menjadi dasar penghapus pidananya.

Apabila di persidangan ternyata penasihat hukum dapat membuktikan perbuatan terdakwa tidak “melawan hukum”, atau “melawan hukumnya hilang" karena terdapat alasan pembenar sebagaimana pada Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1)  KUHP, yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka hakim memberikan putusan bebas (vrijspraak) untuk Pasal 362 KUHP karena bagian inti delik tidak terbukti dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) karena unsur delik yang tidak terbukti.

 

Penulis - Leonardo Sanjaya