IFBC Banner

Wacana Hukuman Mati Bagi Koruptor: Komitmen Pemberantasan Korupsi atau Jargon Politik?

Sabtu, 27 November 2021 – 21:57 WIB

Ilustrasi Hukuman Mati (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Hukuman Mati (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Jika sejumlah negara di berbagai belahan dunia perlahan mulai meninggalkan praktik hukuman mati, Indonesia saat ini tengah gencarnya menyuarakan hukuman mati bagi koruptor.

Wacana hukuman mati bagi koruptor kembali bergulir pasca kasus mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang diduga mengakibatkan kerugian negara dengan jumlah fantastis. Kerugian keuangan negara dari kasus Jiwasraya mencapai Rp 16,807 triliun, sedangkan ASABRI senilai Rp 22,788 triliun.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan kasus korupsi di Indonesia semakin merajalela. Sehingga diperlukan terobosan dengan hukuman mati yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan juga tonggak pemberantasan korupsi.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Menurutnya hukuman mati bagi pelaku korupsi diperlukan. Hanya saja secara legalitas tidak semua jenis tindak pidana korupsi dapat dikenakan hukuman mati. 

Sejumlah pihak mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang didukung oleh Firli Bahuri ingin mengodok kebijakan hukuman mati. Namun tak sedikit pula sejumlah pihak sinis menduga upaya tersebut adalah bagian dari jargon politik dan juga upaya mencari perhatian dan simpati publik.

Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa hukuman mati itu hanya bisa dilakukan dalam hal korupsi yang dilakukan ketika dalam kondisi bencana alam nasional dan atau krisis ekonomi.

Pasal 2 ayat 1 menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 2 ayat 2 berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Pada bagian penjelasan, yang dimaksud keadaan tertentu yaitu tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan militer.

Nampaknya logika hukum yang disampaikan Kejaksaan Agung juga Ketua KPK kurang tepat. Pasalnya kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri tidak terjadi saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan darurat militer, melainkan negara dalam keadaan stabil.

Seharusnya, kebijakan tersebut akan relevan jika diterapkan pada kasus korupsi Menteri Sosial Juliari Batubara mengingat korupsi yang dilakukannya terkait bansos untuk Covid-19 dilakukan saat negara tengah dilanda bencana nasional pandemi Covid-19.

Namun terlepas dari hal tersebut, pertanyaan paling mendasar adalah benarkah hukuman mati bagi koruptor adalah solusi?

Berdasarkan laporan dari Amnesty International, terjadi penurunan jumlah eksekusi mati global tahun 2020, selama 10 tahun terakhir. Sementara itu terdapat 108 negara telah menghapus sama sekali hukuman mati di negaranya, 144 negara telah menghapusnya secara hukum atau praktik. Sedangkan Indonesia bersama dengan 52 negara lainnya di dunia, masih menerapkan praktik hukuman yang dinilai Amnesty International adalah hukuman paling kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Contoh paling nyata ketidakefektifan hukuman mati bagi koruptor adalah Cina. Cina sebagai negara yang tetap konsisten menerapkan hukuman mati justru tercatat sebagai negara yang korupsinya tinggi. 

Sejak 2015 hingga 2018, nilai indeks persepsi korupsi Cina masih berkisar antara 37 hingga 41. Nilai tersebut tidak jauh berbeda dengan nilai indeks di Indonesia yang berkisar antara 36 hingga 38 pada 2015 hingga 2018. Sedangkan negara yang menduduki 20 peringkat tertinggi indeks persepsi korupsi seperti negara-negara di Australia dan Eropa tidak menerapkan hukuman mati pada koruptor. 

Hal itu mengindikasikan bahwa hukuman paling kejam sekalipun tidak berpengaruh pada tren korupsi. Terbukti, negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati berhasil mengendalikan masalah korupsi.

Penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung juga masih mempunyai pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Jaksa Agung saat ini masih menunggak eksekusi ratusan terpidana mati yang kini menunggu di balik penjara.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat sebanyak 274 terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati belum dieksekusi. Bukankah ketidakpastian dan keraguan terkait eksekusi mati adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Di tengah kondisi peradilan dan penegakan hukum yang masih belum mampu menjamin fair trial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, praktik hukuman mati membuat semakin besarnya potensi pelanggaran HAM.

Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia

Pidana mati hingga saat ini dapat dikatakan sebagai satu jenis pidana yang kejam dan paling kontroversial di dunia. Pro dan kontra hukuman mati seolah tak ada habisnya. Pihak yang setuju mengatakan bahwa hak hidup itu dapat dibatasi oleh Undang-undang. Hukuman mati diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. 

Sementara pihak yang kontra selalu menyuarakan bahwa HAM adalah hak mutlak yang tidak dapat dibatasi sekalipun oleh hukum. Jawabannya karena HAM adalah hak yang melekat dan dibawa sejak manusia lahir dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan.

Bagaimana bisa hak yang sifatnya adalah suci dan kodrati dicabut oleh kekuatan dunia?

Dalam pasal 3 Universal Declaration Of Human Right, deklarasi tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) disebutkan bahwa“ setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang”. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenangwenang”, dan pasal 7 kovenan dibidang hak-hak sipil dan politik (International Convenant on Civil and Political Right-ICCVR) yang menyatakan “tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya.

Ketentuan dalam DUHAM tersebut dipertegas lagi dengan adanya pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya."

Hak hidup adalah HAM paling mendasar yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun yang dijamin oleh konstitusi. Sejumlah kelompok yang bergerak di bidang advokasi hukum dan HAM juga selalu lantang menentang hukuman mati. Alasannya karena tidak terbukti dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan. 

Pidana mati juga tidak sesuai dengan pembaharuan sistem pidana di Indonesia yang menekankan pada keadilan restoratif (restorative justice) bukan kearah pembalasan/balas dendam,penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi.

Perlu di ingat, pidana mati merupakan pidana yang tidak dapat dikoreksi/dibatalkan eksekusinya. Jika salah dalam penghukuman maka nyawa seseorang telah melayang.

Kemarahan Publik

Pengkajian hukuman mati bagi koruptor mendapat dukungan dari sejumlah masyarakat. Masyarakat meyakini perlu adanya pidana mati bagi koruptor sebagai perlindungan HAM dan memenuhi harapan keadilan masyarakat. 

Masyarakat seperti kehabisan pengharapan dan frustasi karena perilaku korup dari para pejabat dan juga penegak hukum. Logika sederhananya, masyarakat beranggapan korupsi di Indonesia kian menjamur karena hukuman yang dijatuhkan sangat ringan. Sehingga diperlukan hukuman yang lebih berat dengan harapan korupsi dapat ditekan.

Padahal jika kita kaji, tidak ada korelasi antara penurunan tingkat kejahatan korupsi dengan hukuman yang berat sekalipun. 

Alih-alih mengkaji hukuman mati, nampaknya pemerintah dan juga penegak hukum harus mawas diri dan mengkaji perilaku koruptif tersebut yang sudah tumbuh subur. Praktik korupsi timbul dari mereka yang mempunyai power. Hal itu berarti mencerminkan bahwa negara gagal dalam membangun sistem kelola yang baik.

Sistem Pemidanaan 

Saat ini sistem penjara sudah berubah kearah sistem pemasyarakatan. Begitupun dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Jika tujuan pemidanaan menekankan pada perbuatan terpidana di masa lalu maka tujuan pemidanaan tersebut adalah tujuan pembalasan. Sebaliknya, jika tujuan pemidanaan menekankan pada kepentingan terpidana di masa depan maka tujuan pemidanaan tersebut berorientasi pada perbaikan kelakuan terpidana.

Jika kita telisik dari teori tujuan pemidanaan terdapat 3 teori pemidanaan. Pertama teori Absolut. Pendekatan teori ini pada dasarnya meletakkan hukuman sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku yang telah melakukan kejahatan. Hal itu sebagai konsekuensi atas apa yang telah pelaku perbuat maka harus dapat mempertanggungjawabkannya.

Teori ini semata-mata menekankan pada balas dendam. Kedua Teori relative. Teori ini memandang bahwa pidana ialah alat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Ketiga, Teori gabungan. Memandang sama antara pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki dan dapat kembali dan diterima kembali di masyarakat.

Terakhir, tujuan pemidanaan yakni untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah restorative justice atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban / pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Sebaiknya Kejaksaan Agung dan juga KPK bahu membahu mencari solusi hukuman yang paling tepat untuk para pelaku tindak pidana korupsi dan bukan hanya sebatas retotika belaka.

Kejagung juga tak boleh lupa, masyarakat akan mengingat bagaimana buruknya kualitas penegakan hukum di Korps Adhayksa ketika menangani perkara yang melibatkan oknum internalnya, misalnya, Pinangki Sirna Malasari.

Bangsa ini sepakat korupsi harus diberantas karena mencederai rasa keadilan publik. Namun, jawabannya bukan dengan hukuman mati.