Visum Et Repertum, Alat Bukti Surat dalam KUHAP yang Wajib Kalian Pahami

Selasa, 30 November 2021 – 16:30 WIB

Apakah kalian pernah mendengar istilah Visum Et Repertum? Ini merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam pengadilan dan diakui dalam peradilan di Indonesia (Foto: Istimewa)

Apakah kalian pernah mendengar istilah Visum Et Repertum? Ini merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam pengadilan dan diakui dalam peradilan di Indonesia (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Apakah kalian pernah mendengar istilah Visum Et Repertum? Ini merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam pengadilan dan diakui dalam peradilan di Indonesia. 

Visum Et Repertum, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada intinya menyatakan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan dan dalam menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka ia untuk berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Pada dasarnya, Visum Et Repertum merupakan bagian dari alat bukti surat yang diakui dalam KUHAP. Surat sebagai alat bukti yang dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, terhadap:

a.                  Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b.                  Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c.                   Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

d.                  Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

 

Lebih lanjut, menurut bunyi Pasal 187 KUHAP, surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Berdasarkan jenisnya, surat dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu akta otentik, akta dibawah tangan dan surat-surat lain yang bukan akta. Secara lebih umum, pembagian tersebut dibagi menjadi akta dan bukan akta. 

Dalam hal ini, Visum Et Repertum ialah alat bukti surat yang bukan akta.

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson