Jejak Pelanggaran HAM 2021: Mahasiswa Dibanting, Masjid Ahmadiyah Dibakar hingga Penyiksaan Menwa

Kamis, 30 Desember 2021 – 17:18 WIB

Polisi smackdown mahasiswa peserta demo di Tangerang (Foto: Tangkapan layar)

Polisi smackdown mahasiswa peserta demo di Tangerang (Foto: Tangkapan layar)

JAKARTA, REQnews - Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) harus diupayakan oleh setiap orang untuk memupuk rasa saling menghargai antarsesama. John Locke mengatakan bahwa HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir, secara kodrati melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak.

Kini, Indonesia turut mengupayakan penegakan HAM dengan membuat sejumlah aturan terkait, seperti UUD Tahun 1945 Pasal 28 A – 28 J dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang di dalamnya terdapat Piagam HAM Indonesia.

Menurut UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan individu atau kelompok baik disengaja, tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin undang-undang.

Namun, sejumlah kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia selama tahun 2021 masih terjadi dan banyak mendapatkan sorotan. Dalam catatan akhir tahun ini REQnews.com telah merangkum 6 kasus pelanggaran HAM paling kontroversial dan menjadi sorotan publik tahun 2021, berikut ulasannya.

1. Penganiayaan Jurnalis Nurhadi oleh Dua Oknum Polisi

Jurnalis Tempo, Nurhadi (31) mengalami penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan oleh sejumlah orang yang mengaku aparat di Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan kronologi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, aksi kekerasan dialami Nurhadi saat melakukan kerja jurnalistik pada Sabtu 27 Maret 2021 malam.

Saat itu, korban tengah melakukan tugas reportase terkait kasus suap pajak yang diduga menyeret Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji. Insiden tersebut bermula ketika Nurhadi mendatangi Gedung Samudra Bumimoro, Krembangan, Surabaya sekitar pukul 18.25 WIB.

Saat itu, di lokasi sedang berlangsung resepsi pernikahan anak Angin Prayitno Aji dan anak Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim. Pada acara tersebut, tamu yang hendak masuk diwajibkan membawa undangan.

Karena Nurhadi tidak membawa undangan, dirinya bersama satu rekannya melihat ada akses di pintu yang tidak dijaga. Nurhadi sempat masuk, dan mengambil gambar. Ia kemudian didatangi oleh seseorang yang diduga ajudan Angin.

Lalu jurnalis Tempo itu dibawa oleh aparat ke mobil patroli, dan menginterogasinya. Selama proses interogasi, ia sempat mendapat perlakuan kekerasan, mulai dari jambakan hingga pukulan. HP milik Nurhadi, dikabarkan juga rusak akibat kejadian tersebut.

Terkait kasus tersebut, dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu 1 Desember 2021, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kasus kekerasan terhadap wartawan Tempo Nurhadi, Purwanto dan Muhammad Firman Subkhi, masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara dan meminta agar keduanya yang merupakan polisi aktif ini ditahan.

2. Kasus Pelecehan Pegawai KPI

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) mengeluarkan hasil penyelidikan terkait kasus dugaan perundungan dan penganiayaan pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat. Komnas HAM menyimpulkan terdapat pelanggaran HAM atas kasus yang menimpa MS, selaku korban selama menjadi pegawai KPI pada 2015-2019.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan hasil penyelidikan Komnas HAM kuat dugaan terjadi adanya peristiwa perundungan terhadap MS. "Ada beberapa aspek pelanggaran ham dalam kasus saudara MS, bentuk pelanggaran HAM terkait dengan hak atas rasa aman, bebas dari ancaman kekerasan dan perlakuan tidak layak," kata Beka dalam keterangan persnya, Senin 29 September 2021.

Dalam bentuk candaan atau humor, Beka menilai tindakan tersebut justru bersifat menyinggung situasi kehidupan pribadi individu. Karena memuat kata-kata kasar dan seksis di lingkungan KPI, seperti bersifat serangan fisik dengan memaksa membuka baju, mendorong bangku atau memukul.

Komnas HAM juga berkesimpulan bahwa kuat dugaan peristiwa perundungan juga terjadi pada pegawai KPI lainnya. Namun Komnas HAM menilai hal ini dianggap sebagai candaan, lelucon yang menunjukkan kedekatan pertemanan rekan kerja.

Diketahui, pada 1 September 2021 korban MS mengisahkan ia sudah bertahun-tahun lamanya, sejak 2012 menjadi korban perundungan seksual oleh sesama rekan kantor. Bahkan MS sampai stres berkepanjangan, hingga mengalami penyakit parah sebagai dampak lanjutan dari gangguan psikologis yang ia alami.

3. Meninggalnya Mahasiswa UNS saat Diklat Menwa

Hilangnya nyawa mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) setelah mengikuti diklat salah satu organisasi kemahasiswaan, yaitu Menwa (Resimen Mahasiswa) yang menjadi perbincangan publik di berbagai sosial media karena kecurigaan masyarakat.

Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa mahasiswa berinsial GE ini meninggal akibat tindakan kekerasan oleh panitia Menwa UNS. Spekulasi tersebut juga didukung dengan adanya hasil autopsi yang menyebutkan bahwa GE meninggal karena kekerasan menggunakan benda tumpul.

Menurut Kasatreskrim Polresta Surakarta, AKP Djohan Andika korban GE sudah mengeluh sakit dan beberapa kali kehilangan kesadaran atau pingsan. Hingga pada tanggal Minggu 24 Oktober 2021, korban GE dilarikan ke RSUD dr. Moewardi Solo karena rasa sakit yang dirasakannya.

Sayang, ketika sampai di RSUD, GE sudah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga pada saat itu. Kasus ini pun semakin berkembang dan membuat polisi melakukan penyelidikan dan memanggil beberapa saksi, termasuk panitia dari diklat Menwa tersebut.

Dua minggu kemudian, tim penyidik melakukan gelar perkara dan mengungkapkan bahwa terdapat dua tersangka, NFM (22) dan FPJ (22), yang menyebabkan nyawa GE melayang yaitu disebabkan karena terjadi penyiksaan oleh beberapa oknum.

4. Polisi Smackdown Mahasiswa Peserta Demo di Tangerang

Seorang polisi bernama Brigadir NP dari Polres Kota Tangerang membanting seorang mahasiswa dari UIN Maulana Hasanudin berinisial FA saat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Tangerang menggelar aksi unjuk rasa memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-389 Kabupaten Tangerang, 13 Oktober 2021.

Video yang memperlihatkan Brigadir NP membanting dan menendang, FA hingga kejang-kejang itu pun viral di media sosial. Setelah itu, Brigadir NP diberi sanksi terberat secara berlapis mulai dari penahanan di tempat khusus selama 21 hari, mutasi yang bersifat demosi menjadi Bintara Polresta Tangerang tanpa jabatan.

Brigadir NP kemudian diberikan teguran tertulis secara administrasi yang akan mengakibatkan dirinya tertunda dalam kenaikan pangkat dan terkendala untuk mengikuti pendidikan lanjutan.

5. Masjid Ahmadiyah Dibakar

Kasus pelanggaran HAM berunsur SARA terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada 3 September 2021. Masjid Miftahul Huda milik jemaah Ahmadiyah dirusak dan dibakar oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam. Parahnya, penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah ini didukung oleh MUI hingga perangkat pemerintah di kabupaten tersebut.

Hal yang sama juga terjadi di Sawangan, Depok, Jawa Barat pada 22 Oktober 2021. Pemkot Depok kembali melakukan penyegelan terhadap Masjid Al Hidayah jemaah Ahmadiyah, yang kemudian menjadi kontroversi publik.

Sebelumnya, masjid itu pernah disegel juga pada 2017. Padahal, Masjid Al Hidayah itu mengantongi IMB bahkan tandatangan kesediaan warga. Akibat penyegelan ini, Pemkot Depok dianggap mendukung gerakan-gerakan intoleransi subur di Indonesia.

6. Tuntutan Hukuman Mati Heru Hidayat

JPU pada Kejaksaan Agung menuntut terdakwa kasus korupsi PT Asabri yaitu Presiden PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat dengan pidana hukuman mati. Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena diduga telah melakukan korupsi dalam kasus PT Asabri hingga merugikan negara sebesar Rp 22,7 triliun.

"Menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang," ujar jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 6 Desember 2021.

Jaksa menyebut Heru Hidayat telah memperkaya diri dan dua mantan Dirut Asabri lainnya. "Menghukum Heru Hidayat dengan pidana mati," lanjut jaksa. 

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik menyebut praktik hukuman mati di Indonesia harus dihapuskan karena tidak terbukti efektif dalam memberantas korupsi. Menurut Taufan, hukuman mati mencederai prinsip hak asasi manusia, sehingga sudah selayaknya tidak lagi diberlakukan sebagai solusi terakhir dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Lebih lanjut, Taufan mencontohkan negara-negara di Eropa, seperti Skandinavia, yang tingkat korupsinya sangat rendah. Hal itu bukan karena ancaman atau penerapan hukuman mati, namun disebabkan oleh praktik hukum yang bagus dan pembenahan sistem lebih baik.

Padahal, negara-negara Skandinavia sudah lama menghapuskan praktik hukuman mati. Tingkat korupsinya justru begitu rendah dikarenakan sistem keuangan negara yang dijalankan pemerintah sudah baik dalam hal pengawasan. Justru, Taufan melihat negara-negara yang masih ngotot menerapkan hukuman mati dalam penegakan hukum, tingkat korupsinya tetap saja tinggi.

7. Penembakan 19 Warga Desa Tamilouw Maluku Tengah oleh Brimob

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras penembakan yang melibatkan pihak kepolisian dengan warga sipil di Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah pada Selasa 7 Desember 2021.

KontraS menyebut sebanyak 19 korban itu termasuk perempuan dan anak-anak dibawah umur mengalami luka-luka akibat tembakan peluru karet yang dilakukan oleh pihak Polres Maluku Tengah.

Kronologi kejadian berawal pada pukul 05.20 pagi saat puluhan personil brimob datang dengan menggunakan senjata lengkap yaitu 2 unit barakuda, 1 unit Water Canon, 6 Truck Perintis, dan total kendaraan sebanyak 24 unit.

"Kedatangan pihak kepolisian Polres Maluku Tengah tersebut merupakan imbas dari konflik berkepanjangan antara suku Nualu Dusun Rohua dan Warga Tamilouw," ungkap Koordinator Badan Pekerja KontraS, Fatia Maulidiyanti, Rabu 8 Desember 2021.

Fatia mengatakan bahwa kedatangan polisi tersebut membuat warga desa panik, terlebih lagi dengan penggunaan kekuatan secara berlebihan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku pembakaran.

"Penembakan peluru karet yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut bukan sekadar merupakan tembakan peringatan, tetapi penembakan langsung diarahkan ke bagian tubuh dari masyarakat," kata dia.

KontraS menilai polisi telah melanggar prinsip penegakan hukum melalui peradilan atau due process of law yang diatur dalam KUHAP. Polisi juga melanggar Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mana setiap penyidikan atau penyelidikan oleh polisi harus dilengkapi dengan surat perintah yang memuat dasar penyidikan atau penyelidikan.

"Brutalitas pihak kepolisian dalam menyikapi penolakan oleh warga dengan langsung menggunakan senjata api jelas telah mencederai peraturan Pasal 8 ayat (2) Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian," katanya.

Tindakan polisi juga dinilai melanggar Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Etika Berperilaku Bagi Penegak Hukum (UN Resolution on Code of Conduct for Law Enforcement). "Berdasarkan tindakan tersebut, KontraS mencermati bahwa pihak kepolisian dari Polres Maluku Tengah telah melakukan tindakan diluar prosedur," ujarnya.

Catatan Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, sepanjang awal tahun hingga 15 Desember 2021 telah menerima 2.721 pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM.

"Pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian 661 aduan," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik saat konperensi pers di Kantor Komnas HAM, Selasa 28 Desember 2021.

Pada posisi kedua ditempati korporasi swasta sebanyak 379 aduan, disusul pemerintah pusat 236 aduan, dan pemerintah daerah 229 aduan. Kemudian lembaga peradilan 132 aduan dan kejaksaan 84 aduan. Sedangkan posisi paling bawah ditempati  TNI sebanyak 73 aduan. 

Ahmad Taufan merinci, klasifikasi hak yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan 945, hak memperoleh keadilan 820, dan hak atas rasa aman 162. 

Berdasarkan sebaran wilayahnya aduan dugaan pelanggaran HAM  paling banyak diterima Komnas HAM dari wilayah DKI Jakarta sebanyak 368 aduan, Jawa Barat 286 aduan, Sumatera Utara 228 aduan, Jawa Timur 218 aduan, dan Sulawesi Selatan 127.