IFBC Banner

Pelecehan Seksual Bisa Non-Fisik, Simak Lingkupnya dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Selasa, 11 Januari 2022 – 14:00 WIB

 Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang mencakup tindakan merendahkan, menghina, menyerang, ataupun perbuatan lainnya yang dilakukan terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang (Foto: Istimewa)

Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang mencakup tindakan merendahkan, menghina, menyerang, ataupun perbuatan lainnya yang dilakukan terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang mencakup tindakan merendahkan, menghina, menyerang, ataupun perbuatan lainnya yang dilakukan terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, maupun fungsi reproduksi, secara paksa dan bertentangan dengan kehendak seseorang.

Sehingga orang yang menjadi korban tersebut tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena terdapat ketimpangan relasi kuasa maupun gender, kedua akibat dari tindakan tersebut dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya atau politik.

Tingkat kekerasan seksual kian meningkat setiap tahunnya, namun sangat disayangkan banyak korban kekerasan seksual tidak memberanikan diri untuk melaporkannya kepada pihak berwenang karena khawatir terhadap dampak sosial yang mungkin akan dihadapinya.

Pemerintah yang berperan untuk melindungi segenap bangsa, termasuk warga negaranya berusaha untuk mengurangi angka kekerasan seksual melalui peraturan perundang-undangan, tetap peraturan tersebut baru terbatas pada Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak kunjung disahkan, berikut ialah 9 lingkup kekerasan seksual sebagaimana tertuang dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual:

1.      Pelecehan seksual, ialah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Terhadap tindak pidana ini, dikategorikan sebagai delik aduan, kecuali apabila perbuatan pelecehan seksual dilakukan terhadap anak, penyandang distabilitas dan anak dengan distabilitas.

2.      Eksploitasi seksual, merupakan tindakan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan terhadap nama, identitas, martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

3.      Pemaksaan kontrasepsi dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan maupun merusak organ, fungsi atau sistem reproduksi biologis orang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga korban kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi atau sistem reproduksi korban tidak dapat memiliki keturunan.

4.      Pemaksaan aborsi ialah tindakan memaksa kepada orang lain untuk melakukan aborsi dengan melanggar hukum atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

5.      Perkosaan adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum oleh seseorang kepada korban untuk melakukan hubungan seksual.

6.      Pemaksaan perkawinan yang dilakukan sedemikian rupa dapat berupa ancaman, kekerasan maupun tindakan lainnya, sehingga berakibat pada korban yang memberikan persetujuan melakukan perkawinan.

7.      Pemaksaan pelacuran berupa melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun untuk menguntungkan orang lain, baik secara materiil maupun non-materiil.

8.      Perbudakan seksual, yaitu membatasi kebebasan seseorang guna melayani kebutuhan seksual pelaku maupun pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu.

9.      Penyiksaan seksual ialah bentuk kekerasan seksual terakhir yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban.

 

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson