IFBC Banner

Karena Ucapan Badan Binasa! Ferdinand Hutahean The Next Ahok?

Rabu, 12 Januari 2022 – 19:02 WIB

Pegiat Media Sosial, Ferdinand Hutahaean (Foto: Istimewa)

Pegiat Media Sosial, Ferdinand Hutahaean (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean menjadi perbincangan hangat terkait dengan cuitannya dan menimbulkan kemarahan masyarakat. Tagar #TangkapFerdinand pun trending di media sosial Twitter.

"Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, DIA lah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela,” tulis Ferdinand dalam akun Twitternya, @FerdinandHaean3 pada 4 Januari 2022.

Polisi pun telah menetapkannya sebagai tersangka dan melakukan penahanan terkait dengan kasus ujaran kebencian mengandung SARA.

Ia dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut yaitu terkait dengan pelanggaran bermuatan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan keonaran.

Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama juga menilai bahwa pernyataan Ferdinand berindikasi pada penodaan agama yang sudah pernah terjadi pada waktu sebelumnya oleh Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Saat itu, Ahok yang masih menjadi Gubernur DKI Jakarta membawa-bawa ayat Al-Quran. "Sudah cukup masalah surat (di dalam Al-Quran) saja (oleh Ahok), ini ditambah persoalan Tuhan," kata Haris pada Kamis 6 Januari 2022.

Kasus tersebut bermula ketika Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 27 September 2016 lalu. Ia pun menggelar dialog dengan masyarakat setempat, sekaligus menebar 4.000 benih ikan.

Dalam video resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Youtube, Ahok meminta warga tidak khawatir terhadap kebijakan yang diambil pemerintahannya jika dia tak terpilih kembali. Namun, dia menyisipkan Surah Al Maidah ayat 51, yang menuai polemik.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah eleman masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mendesak kasus Ahok segera disidangkan.

Aksi ini berlanjut dengan Aksi Bela Islam Jilid 2 yang digelar 4 November 2016 atau disebut 212. Aksi kembali berlanjut pada 2 Desember 2016 dalam Aksi Bela Islam III di Jakarta dengan jutaan massa. Demo berikutnya masih digelar hingga Aksi 505 yang digelar Sabtu 5 Mei 2017.

Terkait dengan kasus Ferdinand Hutahaean, Pengamat Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad menyebut bahwa kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA) dalam cuitan Ferdinand Hutahaean berbeda dengan kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Kasus tersebut sudah ditangani oleh penyidik Bareskrim, sudah ditetapkan tersangka dan melakukan penahanan berdasarkan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang 1946 dan pasal 28 ayat 3 tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA," kata Suparji kepada REQnews.com pada Rabu 12 Januari 2022.

Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh polisi sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik pada aspek substansi, prosedur dan kewenangan. Suparji mengatakan bahwa penyidik sudah melakukan klarifikasi, melakukan penyelidikan dan menemukan alat bukti yang cukup dan memenuhi syarat objektif dan subjektif untuk dilakukan penahanan.

"Ini adalah suatu tindakan hukum yang patut diberi apresiasi pihak penyidik langkah cepat, langkah kerja keras dan kerja cerdas itu," kata dia.

Lebih lanjut, Suparji pun menanggapi terkait dengan pengakuan Ferdinand yang mengatakan saat itu ketika dirinya membuat cuitan tersebut sedang sakit, hingga membuat pikiran dan hatinya bergejolak. 

Akademisi UAI itu menilai jika pengakuan dari tersangka tentunya harus diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa saat itu dirinya sedang sakit. Karena menurutnya, itu merupakan hak tersangka untuk melakukan pembelaan.

"Ungkapkan bukti-bukti yang menyanggah tentang dugaan perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindak pidana karena kondisi sakit misalnya, maka nanti akan menjadi pertimbangan untuk proses hukum berikutnya," lanjutnya.

Namun, menurutnya pembelaan tersebut tidak serta merta langung menghapus hukuman pidananya dengan alasan kondisi kejiwaan atau penyakit tersebut, dan pihak kepolisian pun masih melakukan proses hukum terhadap Ferdinand.

"Itu adalah kewenangan dari polisi untuk menilainya, sebelum dikualifikasi sebagai alasan penghapus pidana misalnya, karena ada kondisi yang bersangkutan tidak pada kemampuan bertanggungjawab karena ada gangguan psikis. Disitu tentunya adalah menjadi kewenangan penyidik untuk menilai dari harus kita hormati tindakan dari penyidik dan hak dari terlapor," kata Suparji.

Seharusnya, kata dia, ketika Ferdinand berada dalam kondisi konflik antara pikiran dan batinnya, tidak mengekspresikan melalui media sosial. Karena di satu sisi menganggap adanya penyakit, namun pada sisi lain mengekspresikannya di media sosial.

"Jadi ini adalah persoalan tersendiri, jadi apakah kemudian bermedia sosial mengekspresikan gejolak pikiran dan batinnya itu, terus kemudian diungkapkan melalui media sosial," ungkapnya.

Menurutnya ada hal yang menarik dan menjadi pertanyaan, apakah ekspresi di media sosial itu bagian dari masalah psikisnya itu? Jika iya, Suparji mengatakan seharusnya Ferdinand tidak mengakses media sosial, karena berpotensi menimbulkan masalah. "Jadi ini perlu didalami, apakah memang alasannya seperti itu, ada masalah psikis, tapi kalau ada alasan psikis, kenapa bisa bermedia sosial gitu?," tanya Suparji.

Selanjutnya, Suparji mengatakan dalam menangani kasus tersebut, pihak kepolisian telah bertindak dengan cepat, progresif dan presisi. Sehingga menurutnya, lebih baik mempercayakan kasus tersebut sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bekerja sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Karena sebelumnya terdapat salah satu ormas yang berniat untuk turun ke jalan jika pihak kepolisian tak memproses dengan cepat kasus Ferdinand. Namun menurut Suparji, aksi-aksi unjuk rasa tidak diperlukan lagi karena proses hukum sedang berjalan.

"Tidak ada hal-hal yang kemudian harus didorong misalnya apa mungkin didorong belum kenapa tersangka perlu aksi, tapi kan sudah tersangka, mendorong upaya penahanan, kan sudah dilakukan penahanan," kata dia.

Menurutnya, aksi-aksi itu tidak diperlukan lagi karena penyidik sudah membaca aspirasi masyarakat. "Karena aksi unjuk rasa itu kan bagian-bagian menyampaikan aspirasi, kalau aspirasi-aspirasi sudah dipenuhi untuk apalagi aksi itu," lanjutnya.

Ia pun mengatakan bahwa kasus tersebut tidak akan menjadi "The Next Ahok," karena konteksnya berbeda. Yang terpenting, kata dia, adalah upaya memberikan efek jera dan edukasi dalam konteks bermedia sosial, supaya berhati dan lebih cermat. "Juga menjadi pembelajaran bagi yang lain, jadi tidak bisa kemudian dikomparasikan dengan Ahok itu katena konteksnya adalah berbeda," katanya.

Sehingga menurutnya, langkah kepolisian dalam melakukan penanganan kasus tersebut sudah tepat. Yaitu dengan adanya laporan masyarakat terkait dugaan pidana, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, klarifikasi, kumpulkan alat bukti dan barang bukti, kemudian gelar perkara, ditetapkan tersangka terus kemudian dilakukan penahanan.

"Jadi ini sudah tepat dan sekiranya ada kesalahan prosedur, dapat saja diuji melalui peradilan. Tetapi secara keseluruhan langkah-langkah hukum yang dilakukan polisi sudah tepat, baik dan benar dengan menggunakan standar hukum yang berlaku baik KUHP KUHAP maupun undang-undang ITE," ujarnya.

Suparji pun memberikan pesan bahwa dengan adanya kasus yang bernada ujaran kebencian bermuatan SARA tersebut, menjadi satu konsen setiap stakeholder yang terkait terutama di media sosial, untuk melakukan kanalisasi informasi atau dokumen elektronik yang pas untuk dimuat di media sosial.

"Jadi terjadinya ujaran kebencian dan SARA salah satunya adalah media sosial itu, oleh karenanya perlu diberikan semacam edukasi agar bersedia sosial itu benar-benar sesuai dengan hukum, sesuai dengan etika dan moral," kata dia.

Untuk itu, menurutnya jika memang terdapat akun media sosial yang berpotensi menimbulkan masalah-masalah seperti itu perlu dilakukan penindakan apakah dibekukan, diblokir dan sebagainya. Sehingga, kata dia, tidak menimbulkan efek kegaduhan masyarakat. "Harus ada mitigasi preventif secara dini supaya tidak menemukan masalah tersebut," katanya.

Dirinya pun berharap agar semua pihak menghormati proses hukum yang berlangsung, jika ada keberatan tempuhlah dengan cara-cara hukum supaya semuanya memang bekerja dalam konteks negara hukum, untuk mewujudkan keadilan kepastian dan kemanfaatan.

Sementara Pengamat Media Sosial (Medsos) Tuhu Nugraha menilai jika beberapa pasal dalam Undang-undang ITE sangat karet dan banyak jebakan, sehingga banyak orang yang terjebak dalam kasus tersebut.

Terkait dengan kasus Ferdinand, ia setuju jika mental sedang dalam keadaan lemah dan hati sedang risau, maka hindari media sosial. Karena menurutnya, manusia cenderung akan melampiaskan kemarahan, kekesalan, kesedihan di medsos.

"Namun lupa, jika media sosial ini bukan buku diary. Ketika kita menulis kita sendirian, tapi apapun tulisan atau yang terekam akan menjadi konsumsi publik," ujar Tuhu kepada REQnews.com.

Menurutnya, interpretasinya bisa sangat beragam, dan kadang berkaitan dengan hukum yang berlaku. Tuhu pun memberikan saran untuk menghindari hal sensitif semacam ini, yaitu yang pertama memberikan batasan berapa jam dalam sehari untuk konsumsi di media sosial.

"Kedua, kita punya hak untuk follow dan unfollow atau memilih siapa yang mau kita follow. Jadi mending follow yang membuat kita merasa bahagia, termotivasi, bukan yang bikin mental breakdown, apapun itu termasuk misalnya yang pamer kekayaan berlebihan yang bikin kita membandingkan dan frustasi sama diri sendiri," kata dia.

Ketiga, lanjutnya, belajar berempati bahwa media sosial ini menyebabkan semua orang yang dulunya ngobrolnya terkotak kotak dan eksklusif jadi bergabung menjadi satu. "Semua orang dengan latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, budaya dll berkumpul jadi satu. Ini sangat berpotensi menimbulkan gesekan sosial," katanya.

Sebelum ramainya media sosial, masyarakat dalam bersosialisasi berkumpul misalnya dengan yang satu tipe, misalnya di tempat ngopi, warkop, dan lain sebagainya. Namun, saat ini semua orang bisa bersosialisasi di satu tempat yaitu di media sosial.

"Perlu dipahami bahwa berdasarkan riset mengatakan, kita cenderung lebih agresif ketika berkomentar di medsos karena kita tidak bertatapan langsung dengan lawan bicara. Komunikasi di media sosial juga lebih rawan miskomunikasi dan misinterpretasi apalagi kalau kita tidak kenal secara personal," kata Tuhu.

Sehingga menurutnya, poin-poin tersebut menjadi sangat penting untuk mengingatkan pada diri sendiri, sehingga lebih bijak dan berhati hati dalam bermedia sosial.

"Ketika sesi pelatihan dan seminar sering ada yang komentar 'wah ternyata di media sosial banyak aturannya.' Media sosial sama seperti kehidupan nyata ada aturan, etika dll. Ini bukan hutan belantara yang kita bisa seenaknya. Karena banyak yang masih berpikir semacam ini juga (bahwa media sosial bebas tanpa aturan)," ujarnya.

Pengamat Komunikasi, Emrus Sihombing mengatakan dalam cuitan Ferdinand di akun Twitternya harus dilihat secara jernih. Menurutnya ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan makna tersirat dan tersurat.

"Yang bisa diproses secara hukum adalah makna yang tersurat, apakah melanggar undang-undang atau tidak. Tetapi kalau makna tersirat akan sulit untuk diproses hukum karena memaknainya sangat subjektif dan relatif," kata Emrus kepada REQnews.com.

Menurutnya makna tersurat, bisa dilihat dari rangkaian kata yang membentuk kalimatnya apakah melanggar hukum atau tidak. "Adakah disebutkan agama tertentu? tidak kan, boleh dikatakan itu penistaan agama apa? karena tidak disebut. Jadi biarkanlah berproses hukum, kita lihat saja," katanya.

Ia pun menilai jika dalam kasus tersebut seharusnya bisa dibicarakan secara baik-baik dengan mempertemukan dua pihak, yaitu terlapor dan pelapor. Emrus mengatakan, hal itu dilakukan untuk klarifikasi terkait penaknaan cuitan tersebut.

"Komunikasi antara semua pihak, semacam klarifikasi, tabayun, dialog antara pembuat cuitan tersebut dan pelapor. Sehingga bisa saja itu nanti akan diproses hukum selanjutnya atau tidak diproses sama sekali," kata Emrus.

"Kemudian harus kita lihat mens reanya niat dari yang bersangkutan, apa sih niatnya? Apakah niatnya untuk merendahkan, atau mengoreksi? Karena bisa saja orang berpendapat sesuatu, karena merasa terlalu over confidence atas kepercayaan yang dianut. Untuk itulah, tidak ada salahnya mereka bertemu sajalah agar masalah ini bisa segera diselesaikan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Emrus mengatakan dalam berkomunikasi di media sosial, harus memegang etika dan moral yang berlaku umum. Salah satunya, kata dia, jangan membuat orang tersinggung, jangan membuat cuitan yang bisa dimaknai multitafsir, kemudian tidak langsung disebut agama tertentu.

"Jadi mengindahkan etika, moral, dan aksiologi komunikasinya atau segi penerapan komunikasinya. Ketika kita mengkritik orang lain harus disampaikan secara asertif, tetap kita kritik tentang sesuatu yang kurang dari orang lain, tetapi jangan sampai menyinggung perasaan orang lain itu," kata dia.

Menurutnya, ketika berkomunikasi di media sosial jangan sampai merendahkan orang lain, atau mengesampingkan nilai-nilai yang telah dijunjung tinggi oleh orang lain. Jika ingin mengkritik orang lain, maka harus disampaikan dengan cara yang sopan, bermoral, dan beretika.

"Kritik itu bagus, tapi tidak boleh merendahkan orang lain. Agungkanlah orang lain, kritiklah orang lain, jangan menyinggung pribadinya, tapi pandangannya yang kita kritik dengan penyampaian yang persuasif, sopan, bermoral, sesuai dengan etika dan moral lah," katanya.

"Karena ketika berhadapan dengan orang itu, kita kritik kan dia manusia juga, yang punya filsafat hidup, history of life, punya nilai-nilai, ada harga diri seseorang. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengkritik seseorang," ujarnya.