Sebagai Anggota DPR Arteria Dahlan Kebal Hukum, Begini Penjelasannya dalam UU

Jumat, 21 Januari 2022 – 04:02 WIB

Arteria Dahlan

Arteria Dahlan

JAKARTA, REQnews - Pernyataan anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan yang menyinggung masyarakat Sunda, benar telah dilaporkan ke polisi.

Namun, banyak masyarakat yang tidak paham bahwa Arteria dapat dikatakan kebal secara hukum sebagai anggota DPR. Ia tak bisa asal-asalan diperiksa apalagi dipenjara, karena memiliki hak imunitas.

Dalam UU, hak imunitas itu diatur secara jelas. Penegak hukum tak bisa memeriksa Arteria, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari presiden. Meskipun, hak itu tidak berlaku bila anggota dewan melakukan pidana tertentu.

Hak yang dimiliki Arteria itu dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3):

Pasal 243 Berbunyi:

Ayat 1: Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR

Ayat 2: Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di dluar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

Ayat 3: Anggota DPR tidakd apat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Ayat 4: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan perundang-udangan.

Sementara pasal 245 berbunyi:

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus