IFBC Banner

Vicarious Liability dalam Kasus Kecelakaan Maut di Balikpapan

Kamis, 27 Januari 2022 – 14:30 WIB

Ilustrasi Kecelakaan (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Kecelakaan (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Kecelakaan maut di turunan simpang Muara Rapak, Balikpapan akibat truk dengan muatan kontener 20 fit berisikan kapur pembersih air dengan berat 20 ton mengalami rem blong mengejutkan banyak orang. 

Truk kontainer dalam kecelakaan itu menabrak para pengendara yang sedang berhenti untuk menunggu lampu merah.

Total kendaraan yang ditabrak yakni enam mobil dan 14 motor. Enam mobil itu, dua angkot, dua mobil pribadi dan dua pikap. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mencatat terdapat 31 korban kecelakaan yang dirawat di rumah sakit dan 4 orang meninggal dunia.

Banyak asumsi bermunculan terkait kasus kecelakaan ini. KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) mengungkapkan penyebab truk tersebut mengalami rem blong adalah karena pengemudi pada saat masuk turunan menggunakan gigi empat, angin tekor dan menggunakan klakson telolet.

Rem blong terjadi ketika kendaraan kehilangan kendali atau kehilangan daya cengkramnya atau kemampuan menghentikan mobil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “blong” diartikan sebagai tidak berfungsi karena tidak ada tahanan. 

Disfungsi rem menyebabkan sistem pengereman tidak bekerja dengan baik, bahkan tidak berfungsi sama sekali.

Umumnya kecelakaan kendaraan besar baik truk maupun bus dikarenakan mengalami rem blong. Hampir 90% dari seluruh kejadian truk-bus mengalami rem blong, terjadi di jalanan menurun.

Berbagai upaya preventif untuk mengantisipasi permasalahan rem blong sudah dilakukan. Salah satunya regulasi soal KIR.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB), disebutkan uji KIR dilakukan setahun setelah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) diterbitkan. Setelah itu, uji KIR harus dilakukan 2 kali dalam satu tahun, karena masa berlaku hasil uji KIR hanya 6 bulan saja. 

Uji KIR merupakan serangkaian pengujian atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Untuk kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk dan akan diberikan tanda uji. Kendaraan yang wajib melakukan uji KIR adalah kendaraan niaga atau yang mengangkut penumpang umum dan barang, seperti bus, semua jenis truk, taksi, pikap dan angkutan umum. 

Meski kelayakan kendaraan sudah diatur, kecelakaam dikarenakan rem blong masih tetap terjadi.

Pertanyaan besarnya adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus rem blong untuk menentukan pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal doktrin vicarious liability atau tanggung jawab pidana pengganti.

Vicarious liability

Vicarious liability menurut Romli Atmasasmita merupakan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.


Pertanggungjawaban ini banyak dikembangkan dalam kasus-kasus yang dilakukan oleh korporasi, dan biasanya terdapat hubungan antara majikan dan pekerja.


Dalam bidang perdata, segala tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja atau karyawan dapat dituntut pertanggung jawaban kepada atasan atau pemberi kerja, hal ini berbeda penerapannya dalam hukum pidana dimana pengusaha tidak bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan.

Dalam penerapan vicarious liability dari bidang perdata kepada bidang pidana, perlu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1.) Pemberi kerja memberikan izin maupun persetujuan atas tindakan yang dilakukan oleh karyawannya, izin tersebut harus dalam kerangka otoritasnya. Perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya juga harus sesuai sebagaimana ditugaskan oleh pemberi kerja.

2.) Pemberi kerja ikut berpartisipasi terhadap perbuatan yang dilakukan bawahannya, atau terpenuhinya unsur turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Turut serta sebagaimana dimaksud dapat berupa bersama-sama melakukan atau membantu melakukan tindakan hukum.

3.) Karyawan melakukan perbuatan atas perintah dari pemberi kerja, sehingga orang yang menyuruh melakukan ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya, terlepas pemberi kerja melakukan sendiri perbuatan yang dilarang tersebut atau tidak, pemberi kerja terap dianggap sebagai pelaku.

4.) Adanya pendelegasian yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan. Persyaratan keempat ini krusial, karena dalam hal pemberi kerja tidak mengetahui karyawan melakukan perbuatan melawan hukum, namun karena sudah terdapat pendelegasian untuk menguasai atau mengatur suatu pekerjaan, pemberi kerja tetap bertanggung jawab secara hukum.

Kasus mengenai vicarious liability ini terdapat hal yang dipermasalahkan, yaitu mengenai perbuatan pidana yang wajib memiliki unsur mens rea atau niat, dalam hal pendelegasian, pemberi kerja tidak memiliki niatan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya, namun tetap dianggap bertanggung jawab menurut hukum.

Hal ini dapat terjadi karena dalam hukum pidana juga dikenal dengan istilah strict liability yaitu pertanggung jawaban tanpa kesalahan, sehingga akan ditemukan adanya kesalahan berupa kelalaian atau kesengajaan.

 

Dalam sejarah, ada satu putusan pengadilan yang terkenal yang terjadi di Belanda yang dinilai sebagai peletak awal doktrin vicarious liability, yaitu “arrest susu”. Arresst ini terjadi di Amsterdam, dimana seorang pengusaha susu menjual susu   dengan menyebutkan label “susu murni” pada kemasannya. Padahal, susu yang dijual tidak murni karena sudah dicampur dengan air, yang mana perbuatan mencampur air ini dilakukan oleh pegawai dari penjual susu. Kemudian, kasus susu ini dibawa ke pengadilan. Pada putusan tingkat pertama, hakim  menghukum si majikan, namun majikan melakukan kasasi karena yang melakukan pencampuran air dengan susu adalah pegawainya sehingga si majikan merasa dirinya tidak mengetahui. Namun, pada putusan kasasi hakim tetap menghukum si majikan dengan pertimbangan bahwa kesalahan atas mencampur susu dengan air dapat dibebankan pada majikan. Meski sang majikan tidak memiliki kesalahan namun kesalahan tersebut tetap dapat dibebankan kepada majikan karena para pegawai bekerja untuk majikan dan memiliki hubungan kerja dengan majikan.

Doktrin vicarious liability mendapat banyak kritikan karena memperluas tanggung jawab pidana kepada orang yang tidak bersalah. Doktrin ini juga dinilai menyebabkan terjadi disparitas antara yang melakukan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Meski doktrin vicarious liability mendapat kritikan yang tajam, namun pendukung doktrin ini berpendapat bahwa kontributor suatu delik tidak bisa berlindung dibalik doktrin “tiada pidana tanpa kesalahan”. Alasannya, doktrin tiada pidana tanpa kesalahan acapkali menghilangkan atribusi pertanggungjawaban pidana terhadap kontributor suatu tindak pidana.

Dalam konteks kecelakaan truk yang disebabkan oleh rem blong, maka doktrin vicarious libaility dapat digunakan kepada pemilik truk. Pemiliki truk memang tidak mengoperasionalkan truk secara langsung, namun pemilik truk memiliki beban kewajiban untuk mengeluarkan anggaran perbaikan truk miliknya secara berkala. Pemilik truk juga bertanggung jawab atas kelayakan truk miliknya untuk dioperasikan. Dalam kaitannya pengemudi truk pemilik truk tentunya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengemudinya sehat secara jasmani, karena akan membahayakan penumpang dan pengendara lainnya jika pengemudi tidak dalam keadaan sehat mengemudikan bus. Berangkat dari penjelasan di atas, maka hakim dapat menggunakan doktrin vicarious liablity untuk mempertimbangkan kontribusi yang dilakukan oleh pemilik truk terhadap munculnya kasus kecelakaan yang disebabkan rem blong.