IFBC Banner

Mengenal Advisory Opinion, Bukan Putusan Pengadilan Tapi Dikeluarkan Oleh Mahkamah Internasional

Kamis, 03 Februari 2022 – 14:00 WIB

Advisory opinion, yaitu nasehat hukum yang secara spesifik diberikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau badan khusus oleh Mahkamah Internasional (Foto: Istimewa)

Advisory opinion, yaitu nasehat hukum yang secara spesifik diberikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau badan khusus oleh Mahkamah Internasional (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Mahkamah Internasional yang terbentuk pada 1945 melalui Konferensi San Fransisco telah mengalami perkembangan yang pesat dan memberikan dampak terhadap hukum internasional, namun apakah kamu tahu bahwa Mahkamah Internasional bukan hanya mengeluarkan putusan pengadilan bagi para pihak bersengketa?

Dalam Mahkamah Internasional juga dikenal dengan advisory opinion, yaitu nasehat hukum yang secara spesifik diberikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau badan khusus oleh Mahkamah Internasional, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 Piagam PBB. Advisory Opinion dapat dimintakan terhadap masalah hukum apapun maupun terhadap pertanyaan hukum yang timbul dalam lingkup kegiatan Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB.

Mahkamah Internasional dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya, dapat memberikan pendapatnya dengan pengetahuan penuh tentang fakta-fakta, diberi wewenang untuk mengadakan proses tertulis dan lisan, aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan proses dalam kasus-kasus kontroversial.

Lebih lanjut, dalam beracara pada Mahkamah Internasional terkait permintaan advisory opinion, Mahkamah membuat daftar negara dan organisasi-organisasi internasional yang dapat memberikan informasi mengenai pertanyaan hukum atau masalah hukum tersebut di hadapan Mahkamah Internasional. Secara umum, negara-negara sebagaimana dimaksud dapat berupa negara anggota PBB maupun non-PBB atas permintaan Mahkamah Internasional.

Pendapat hukum yang dikeluarkan Mahkamah Internasional tidak seperti putusan pengadilan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka organ, badan, atau organisasi PBB yang meminta advisory opinion memiliki kebebasan untuk memberlakukan pendapat tersebut dengan cara apapun yang terbuka untuknya, maupun untuk tidak melakukannya. Praktiknya, pendapat ICJ penting bagi perkembangan hukum internasional.

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson