IFBC Banner

Kejahatan Korporasi, Bagaimana Bentuk Pertanggungjawabannya?

Kamis, 03 Februari 2022 – 11:30 WIB

Ilustrasi Perseroan Terbatas

Ilustrasi Perseroan Terbatas

JAKARTA, REQnews - Sebagaimana dimaksud dengan pemilik perseroan di dalam pribadi hukum perseroan terbatas berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah para pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas.


Oleh karenanya, pada prinsipnya tanggung jawab pemilik perseroan terbatas atas kerugian perseroan sudah diatur dalam hukum. 

UUPT menyatakan bahwa sebuah perseroan terbatas mempunyai 3 (tiga) organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau yang sering dikenal dengan RUPS, Direksi dan Komisaris. Pada dasarnya, pemegang kekuasaan pengendalian suatu perseroan terbatas ada di Direksi yang nantinya akan dipertanggung-jawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Memang dalam praktiknya, ada juga pemegang saham yang menjadi Direksi ataupun Dewan Komisaris suatu perseroan terbatas, inilah yang membuat mereka seakan-akan sebagai penguasa dan penentu segala kebijakan perseroan tersebut.

Lantas sampai sejauh tanggung jawab pemilik, dalam hal ini para pemegang saham terhadap perseroan yang menimbulkan kerugian atau utang kepada pihak lain atau melakukan kejahatan?

Ketentuan Pasal 3 UUPT menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang ia miliki. Ketentuan ini seakan-akan membatasi pribadi penegak hukum untuk menyentuh para pemilik perseroan dari jeratan hukum atas tindakan mereka yang menggunakan perseroan untuk mewujudkan kepentingannya sendiri.

Namun, Pasal 3 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa hal tersebut ada pengecualiannya, artinya para pemegang saham tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perseroan terbatas yang merugikan pihak ketiga, dalam hal-hal sebagai berikut : (a) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; (b) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; (c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau d) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Atas dasar tersebut, dalam kasus tertentu, maka pihak ketiga tetap dapat mengajukan tuntutan terhadap pemilik perseroan sepanjang terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT.

Berbeda halnya jika ada kejahatan korporasi.

Kejahatan Korporasi sebetulnya tidak diatur secara yuridis formil.

Namun beberapa ahli seperti Prof. Bismar Nasution menyebut, Kejahatan Korporasi merupakan bagian dari white collar crime. Sementara menurut Braithwaite, Kejahatan Korporasi adalah perbuatan dari suatu korporasi, atau pegawainya yang bertindak untuk korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.

Dalam Pasal 3 Peraturan MA RI 13 nomor 2016 juga dijelaskan, tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ?

Untuk bisa memberikan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum sebagai perseroannya. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan directing mind and will dari korporasi, maka pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan kepada Korporasi.

Korporasi bisa melakukan delik, tetapi juga padanya ada elemen mens rea, yang sebagai konsekuensinya, jika korporasi bersalah dapat dipidana. 

Korporasi juga hanya bisa berbuat dengan “tangan pihak lain”, dalam hal ini pengurusnya, maka pengurus yang bersangkutanpun harus pula dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana korporasi mempunyai dua struktur pertanggungjawaban, yaitu dengan pembebanan pertanggungjawaban dan pemberiaan sanksi kepada pengurus maupun juga kepada Korporasi.

Pemikiran tersebut tidak berarti seluruh pengurus korporasi harus bertanggungjawab bila korporasi terbukti melakukan kejahatan atau tindak pidana korporasi, melainkan pertanggungjawaban pengurus korporasi harus didasarkan pada kualitas perbuatan pidana yang dilakukan oleh masing-masing pengurus Korporasi yang dipersangkakan melakukan tindak pidana.