IFBC Banner

Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat, Benarkah Simbol Perbudakan?

Jumat, 04 Februari 2022 – 14:25 WIB

Ilustrasi upaya penghapusan perbudakan di Amerika Serikat (Foto: History)

Ilustrasi upaya penghapusan perbudakan di Amerika Serikat (Foto: History)

JAKARTA, REQnews - Di zaman modern ini, praktik perbudakan masih terjadi di Indonesia. Meskipun, Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Ironisnya, 23 tahun pasca meratifikasi konvensi tersebut, praktik penyiksaan oleh aparat dan pejabat publik masih terus berulang.

Terbaru, publik dibuat geger dengan laporan yang diterima Lembaga swadaya pemerhati buruh migran, Migrant CARE atas dugaan perbudakaan modern oleh Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-Angin.

Migrant CARE menduga ada 40 orang yang menjadi korban perbudakan modern di rumah tersangka kasus suap itu. Seperti diketahui, Bupati Langkat terjerat dugaan suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat.

Namun, Bupati Langkat membantah tuduhan tersebut dan mengklaim kerangkeng manusia yang ada di rumahnya dipergunakan untuk merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba

Benarkah ada dugaan perbudakan modern oleh Bupati Langkat?

Apa itu perbudakan?

Definisi perbudakan dapat kita temukan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam penjelasan umum, dijelaskan definisi dari perbudakan adalah perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Di dalam UU nomor 21 Tahun 2007, perbudakan merupakan salah satu bentuk ekploitasi manusia yang menjadi salah satu tujuan perdagangan orang. Di dalam penjelasan umum juga disebutkan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik dalam “FGD Kajian Hak Asasi Manusia tentang Perbudakan Modern di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Komnas HAM RI secara daring mengungkapkan faktor yang menyebabkan adanya perbudakan modern.

Pertama keterpaksaan. Keterpaksaan ini misalnya kemiskinan dan lain-lain. Hal ini ada kaitannya dengan situasi orang yang bekerja secara paksa, sehingga para pekerja atau buruh dalam posisi yang memang powerless.

Kedua, sulitnya posisi tempat bekerja untuk diakses, bukan saja oleh keluarga ataupun masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah yang paling utama. Lebih spesifiknya lagi oleh institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk melindungi pekerja/buruh. Sehingga, akses mereka untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan itu masih sulit.

Ketiga, negara tidak terlalu memperhatikan terhadap hak-hak buruh atau HAM.

Terkait dengan dugaan perbudakaan di Bupati Langkat, Migrant CARE menemukan kerangkeng manusia di belakang rumah Bupati Langkat. 

"Di lahan belakang rumah Bupati Langkat ditemukan ada kerangkeng manusia yang menyamai penjara (besi dan digembok) yang dijadikan kerangkeng untuk para pekerja sawit di ladangnya," kata Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant CARE Anis Hidayah, Senin 24 Januari 2022.

Anis mengatakan, para pekerja itu juga menerima penyiksaan seperti dipukuli. Beberapa di antaranya sampai lebam-lebam dan luka-luka.

Hingga saat ini Komnas HAM masih mendalami dugaan perbudakan yang dialami oleh korban kerangkeng manusia Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, pihaknya akan mengundang ahli untuk mendalami kasus tersebut.

Ia menjelaskan, kerangkeng manusia yang ditemukan di rumah Bupati Langkat itu merupakan tempat rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Hal itu merupakan hasil penyelidikan dan keterangan saksi serta korban. Namun demikian, tempat tersebut hingga kini tidak mendapatkan izin dari Badan Narkotika Nasional (BNN). 

Anam juga mengatakan, keterangan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana dianggap penting untuk membuka tabir dugaan perbudakan manusia terkait kepemilikan kerangkeng. Sebab, Komnas HAM akan memeriksa Terbit Rencana pada pekan depan.

“Bagi Komnas HAM keterangan Bupati penting, dan salah satu hak untuk menyampaikan keterangan versi dia,” kata Chairul Anam, Jumat 4 Februari 2022.