IFBC Banner

Bill of Lading Elektronik, Belum Ada Pengaturannya Namun Sudah Digunakan, Bagaimana di Indonesia?

Jumat, 11 Februari 2022 – 12:30 WIB

Bill of lading adalah sebuah dokumen hak milik yang mengakui penerimaan barang oleh pengangkut atau agen pengirim (Foto: Istimewa)

Bill of lading adalah sebuah dokumen hak milik yang mengakui penerimaan barang oleh pengangkut atau agen pengirim (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Berdasarkan pengertiannya, bill of lading adalah sebuah dokumen hak milik yang mengakui penerimaan barang oleh pengangkut atau agen pengirim, dokumen tersebut menunjukkan penerimaan barang untuk pengiriman dan yang dikeluarkan oleh orang yang bergerak dalam bisnis pengangkutan atau penerusan barang.

Setidaknya, bill of lading mempunyai tiga fungsi, berupa:

1.      Bill of lading adalah kontrak pengangkutan, yaitu perjanjian tertulis antara pemilik kargo dan pengangkut kargo untuk pengangkutan barang.

2.      Bill of lading sebagai bukti pengangkutan, yaitu berfungsi untuk menunjukkan kepada pembeli barang dan perantara terkait bahwa kargo telah ditenderkan kepada pengangkut untuk pengiriman.

3.      Bill of lading sebagai bukti kepemilikan, yaitu sebagai petunjuk siapa yang berkepentingan dengan barang tersebut.

Pedagang lintas batas internasional membutuhkan suatu perangkat untuk berkomunikasi secara efisien, membentuk kontrak, mengalokasikan risiko dan melindungi kepentingan mereka sendiri saat berurusan dengan rekanan yang tidak berada di bawah struktur hukum yang sama. Dibuat bill of lading sebagai salah satu perangkat untuk menjawab kebutuhan para pedagang lintas batas internasional.

Bill of lading diatur dalam The Hague-Visby Rules, namun dengan perkembangan zaman yang membutuhkan solusi modern, maka bill of lading kerap didesak untuk dilakukan penyesuaian dengan instrumen elektronik karena kendala-kendala yang dirasakan akibat bill of lading dalam bentuk kertas.

Menurut hukum yang mengatur bill of lading dalam The Hague-Visby Rules, belum menjelaskan mengenai e-bill of lading. Terlebih lagi, Indonesia belum meratifikasi The Hague Visby Rules, namun bill of lading, sehingga belum diakui secara de jure, kendati demikian, secara praktik tetap bisa diterapkan karena sudah menjadi kebiasaan atau kepatutan yang dilaksanakan dalam pelayaran dan transportasi barang secara internasional.

Peraturan yang ada, sejauh ini terbatas bill of lading fisik saja, sehingga belum diketahui risiko secara pasti yang dapat timbul terhadap penggunaan e-bill of lading. Namun, apabila sudah diterapkan e--bill of lading oleh carrier dan diterima secara internasional (perdagangan internasional), maka tidak menutup kemungkinan Indonesia juga dapat menerapkan e--bill of lading.

Meskipun belum ada aturannya, dalam praktiknya, sudah terdapat perusahaan container shipping line bernama CMA CGM yang sudah menyediakan e-bill of lading pada e-business platformnya.

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson