IFBC Banner

Kenali Perse Illegal dan Rule of Reason, Jarang Diketahui Namun Memiliki Peranan Penting

Sabtu, 19 Februari 2022 – 15:31 WIB

Salah satu perbedaannya, Perse illegal memiliki larangan mutlak, sedangkan rule of reason memiliki larangan tidak mutlak (Foto: Istimewa)

Salah satu perbedaannya, Perse illegal memiliki larangan mutlak, sedangkan rule of reason memiliki larangan tidak mutlak (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) mengatur mengenai perse illegal dan rule of reason, namun tidak secara eksplisit mengenal istilah dan mengakui istilah tersebut. Baik perse illegal dan rule of reason memegang peranan penting dalam pembuktian ada atau tidaknya suatu pihak melakukan perbuatan yang dilarang menurut UU 5/1999.

Berikut adalah delapan pengertian dan perbedaan perse illegal dan rule of reason:

1. Perse illegal menjelaskan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.

Rule of reason ialah pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.

2. Perse illegal ialah apabila suatu aktivitas adalah jelas maksudnya dan mempunyai akibat merusak, hakim tidak perlu sampai harus mempermasalahkan masuk-akal tidaknya dari peristiwa yang sama (analogi dengan peristiwa yang diadili) sebelum menentukan bahwa peristiwa yang bersangkutan merupakan pelanggaran hukum persaingan.

Rule of reason ialah apabila suatu aktivitas jelas maksud/tujuannya mempunyai akibat merusak persaingan, maka hakim tidak perlu harus mempermasalahkan masuk-akal atau tidaknya dari peristiwa yang sama (analogi) sebelum menentukan bahwa peristiwa yang tersebut merupakan pelanggaran persaingan.

3. Perse illegal memiliki larangan mutlak, sedangkan rule of reason memiliki larangan tidak mutlak.

4. Frasa yang diatur dalam perse illegal ialah ‘dilarang’ atau ‘dapat mengakibatkan’, sedangkan pada rule of reason sebatas ‘patut diduga’.

5. Perse illegal dalam pembuktiannya terbatas dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, seperti perjanjian, kegiatan, besarnya pangsa pasar. Di lain pihak, rule of reason menggunakan analisis ekonomi pasar produk dan geografik.

6. Kelebihan dalam perse illegal ialah memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan bagi otoritas persaingan usaha dalam melakukan penanganan perkara. Untuk rule of reason, terdapat kelebihan berupa terbukanya kemungkinan bagi pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, serta menggunakan analisis ekonomi dalam menentukan suatu tindakan terdapat implikasi atau tidak terhadap persaingan usaha.

7. Kekurangan dalam perse illegal ialah dalam penerapan penegakkan hukum menjadi lebih kaku, karena hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja, sedangkan dalam rule of reason lebih fleksibel, sehingga ada penggabungan antara teori ekonomi dan jumlah data ekonomi yang lebih kompleks.

8. Berdasarkan contoh pengaturannya, dalam perse illegal diatur dalam Pasal 5 ayat (1) tentang Penetapan Harga dan Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup. Sedangkan untuk rule of reason terhadap pada Pasal 11 tentang Kartel.

 

Penulia: Hans Gilbert Ericsson