IFBC Banner

Monopoli oleh BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Sah Kah? Ini Penjelasannya

Sabtu, 19 Februari 2022 – 21:30 WIB

Ilustrasi BUMN (Foto: Istimewa)

Ilustrasi BUMN (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999), menjelaskan bahwa monopoli maupun pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi atau pemasaran barang/jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Monopoli oleh BUMN sebenarnya diperbolehkan, namun wajib memperhatikan ketentuan:

a.      Kegiatan yang dilakukan oleh BUMN adalah kegiatan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

b.      Kegiatan yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud harus ditetapkan dengan Undang-Undang.

c.       BUMN tersebut memang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha itu.

Selanjutnya, hal yang dikecualikan menyangkut dengan struktur, bahwa BUMN itu boleh melakukan monopoli. Tetapi tindakannya tetap tidak dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan, misalnya dengan menghambat pelaku usaha lain masuk ke dalam bidang usaha yang bersangkutan, maka BUMN tersebut tetap harus mematuhi peraturan yang ada di dalam UU 5/1999.

Pengecualian persaingan usaha umumnya didasarkan atas alasan:

a.      Adanya instruksi yang berasal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

b.      Adanya instruksi dari Undang-Undang ataupun peraturan negara lainnya.

c.       Instruksi atau pengaturan berdasarkan pengaturan dari suatu badan administrasi.

Serta diberikan berdasarkan 2 alasan, yaitu:

a.      Industri atau badan yang dikecualikan umumnya telah diregulasikan oleh badan pemerintah lain dengan tujuan memberikan perlindungan khusus atas kepentingan publik.

b.      Industri yang membutuhkan perlindungan khusus karena praktek kartelisme tidak dapat lagi dihindarkan dan lebih baik memberikan proteksi yang jelas kepada suatu pihak daripada memberlakukan undang-undang.

 

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson