IFBC Banner

Lika-Liku dan Sejarah Panjang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia

Kamis, 24 Februari 2022 – 10:28 WIB

Awal mulanya, Belanda datang ke Indonesia bertujuan untuk melakukan perdagangan hasil bumi Indonesia yang melimpah berupa rempah-rempah (Foto: Istimewa)

Awal mulanya, Belanda datang ke Indonesia bertujuan untuk melakukan perdagangan hasil bumi Indonesia yang melimpah berupa rempah-rempah (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Hukum pidana Indonesia merupakan salah satu peraturan perundang-undangan dengan usia yang paling tua dan masih berlaku hingga saat ini, walaupun telah dilakukan penyesuaian pada beberapa pasalnya. Awalnya penduduk Indonesia mengenal hukum pidana adat dan biasanya tidak tertulis serta hanya pada wilayah tertentu saja.

Awal mulanya, saat Belanda datang ke Indonesia bertujuan untuk melakukan perdagangan hasil bumi Indonesia yang melimpah berupa rempah-rempah, namun kedatangan tersebut berujung pada dilakukannya penjajahan oleh Belanda dan didirikannya VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) pada tahun 1602 sampai 1799 sebagai kerjasama dagang yang telah diberikan kekuasaan wilayah oleh pemerintah Belanda.

Hal tersebut memberikan pelayaran keistimewaan berupa pelaksanaan monopoli pelayaran perdagangan, kemampuan untuk mengumunkan perang maupun perdamaian. Akibat dari kekuasaan tersebut, maka VOC mempergunakannya sebagai kesempatan untuk memaksa pelaksanaan peraturan dari Eropa kepada orang pribumi yang wajib ditaati oleh orang pribumi maupun non-pribumi.

Nyatanya, peraturan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai kodifikasi hukum karena belum tersusun sedemikian rupa dengan sistematis, namun faktanya, jendral VOC, Pirter Both telah memutus perkara pidana pada peradilan adat. Alasan campur tangan VOC pada peradilan pidana adat karena pidana adat dalam hukum pidana tidak memiliki kekuatan mutlak dan tidak terdapat pengaturan dalam konstitusi, hingga akhirnya, diangkat komisaris jendral guna melaksanakan pemerintahan pada wilayah Hindia Belanda.

Diikuti dengan perubahan sistem pemerintahan di Belanda, dari yang sebelumnya konstitusional menjadi monarki parlementer, menyebabkan pengurangan kekuasaan raja, sehingga raja bersama-sama dengan parlemen membuat peraturan bagi negara jajahan, yang dikenal dengan sebutan Regeling Reglement (RR). RR kemudian diundangkan menjadi Staatblad No. 2 Tahun 1855 disebut sebagai Undang-Undang Dasar Pemerintah Jajahan Belanda.

Selama masa penjajahan Jepang, tidak terdapat perubahan pada peraturan yang telah dibekali oleh Belanda, hal ini dikarenakan pada Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 1942 menjelaskan bahwa segala badan pemerintahan, peraturan perundang-undangan yang ada tetap sah dan berlaku.

Saat ini, Indonesia terdapat dualisme ketentuan hukum pidana, hal ini dapat terjadi karena wilayah Hindia Belanda yang terbagi menjadi dua wilayah, yaitu angkatan laut Jepang yang berada di Makassar, dan wilayah Indonesia bagian barat yang berada pada kekuasaan angkatan darat Jepang. Hal ini menyebabkan perbedaan peraturan berdasarkan wilayah.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia berhak untuk menentukan hukum mana yang berlaku. Pada saat itu, masih terdapat kekosongan hukum pidana Indonesia, sehingga UUD 1945 mengamanatkan Pasal II Aturan Peralihan, bahwa semua badan negara maupun peraturan yang masih berlaku, akan tetap berlaku selama belum terdapat pengaturan yang baru. Berlandaskan pada alasan tersebut, maka berlaku Wet Book Van Straftrecht Voor Indie atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson