IFBC Banner

Poin Penting dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dari Aspek Pidana Sampai Hak Korban

Minggu, 10 April 2022 – 02:01 WIB

Ilustrasi stop kekerasan seksual (Foto: Istimewa)

Ilustrasi stop kekerasan seksual (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Sebagaimana dijelaskan oleh ketua DPR RI, Puan Maharani, bahwa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan segera disahkan dan menjadi hadiah dalam rangka hari kartini nantinya. Namun apakah kalian sudah mengetahui poin-poin penting apa sajakah?

RUU TPKS sebelumnya, telah dilakukan pengkajian sejak tahun 2017, dan mengalami beberapa penyesuaian pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Berikut adalah poin-poin penting dalam RUU TPKS:

1.      Mengatur mengenai perbuatan seksual secara fisik maupun non-fisik. Terhadap perbuatan seksual yang dilaksanakan secara fisik, dapat dikenakan. Peraturan ini juga memberikan ancaman sanksi kepada pihak manapun yang dengan sengaja dengan maksud mengancam dengan cara menyebarluaskan konten bermuatan seksual kepada orang lain.

2.      Terdapat pengaturan kekerasan seksual yang dilaksanakan pada wilayah korporasi, dan dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan kekerasan seksual yang dilaksanakan di luar wilayah korporasi. Sehingga, korporasi dapat dikenakan sanksi tambahan selain denda, berupa pembayaran restitusi, pembiayaan pelatihan kerja, pengembalian keuntungan yang telah diperoleh dari tindak pidana eksploitasi seksual, penutupan sebagian tempat usaha atau tempat kegiatan korporasi, sampai pada pencabutan izin usaha.

3.      Korban dari tindak pidana kekerasan seksual, dapat diberikan rehabilitasi, yaitu upaya intervensi yang bertujuan untuk dapat melaksanakan kembali perannya secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Rehabilitasi terdapat dua, yaitu rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis oleh pemerintah.

4.      Korban dari tindak pidana kekerasan seksual, dapat memperoleh restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian terhadap kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian terhadap penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, biaya medis atau psikologis, maupun terhadap ganti kerugian lain yang diderita korban tindak pidana.

 

Keempat hal tersebut ialah peraturan sebagaimana tertuang dalam RUU TPKS, kendati demikian, komponen dari peraturan tersebut bisa saja dilakukan penyesuaian dikemudian hari, selama belum dilakukan pengesahan oleh DPR.

 

 

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson