Hari Al-Quds Internasional 2022: Poros Global Semua Perlawanan

Jumat, 29 April 2022 – 14:20 WIB

Ilustrasi Palestina

Ilustrasi Palestina

JAKARTA, REQnews - Hari Al-Quds Internasional yang diperingati pada Jumat terakhir Ramadan, setiap tahun, merupakan gerakan menentang segala bentuk penjajahan, terutama yang dilakukan Israel kepada Palestina selama puluhan tahun.

Gerakan ini serentak dilakukan di banyak negara, yang tak hanya umat Muslim saja menghadirinya, namun juga berbagai elemen lainnya yang sepakat, bahwa penjajahan Israel atas Palestina harus dihentikan.

Di Indonesia, masyarakat mulai dari Jakarta hingga berbagai daerah lainnya serentak menggelar aksi ini, pada Jumat 29 April 2022.

Kebrutalan Israel Tahun 2022

Setiap tahun pada bulan Ramadan, konflik antara masyarakat Palestina dengan militer Israel selalu pecah. Baik di Yerusalem, Tepi Barat, sampai Jalur Gaza yang terisolasi.

Tercatat, kekerasan terburuk dilakukan Israel pada Jumat 15 April 2022 lalu, dengan menyerang Masjid Al-Aqsa Yerusalem dan jemaah yang bersiap melaksanakan salat subuh.

Warga Palestina yang berada di Al-Aqsa dipukuli oleh polisi Israel, ditembak gas air mata dan diusir dari masjid.

Tercatat, lebih dari 150 orang luka-luka dan lebih 300 warga Palestina lainnya ditahan tanpa alasan yang jelas oleh Israel.

Serangan juga dilakukan sepekan setelahnya, yakni pada 22 April 2022 di Masjid Al-Aqsa, saat jemaah sedang salat subuh.

Dalam insiden ini, Israel disebut telah melanggar tiga kesucian. Pertama, kesucian kompleks Masjid Al-Aqsa sebagai pusat beribadatan umat beragama di Yerusalem, terutama Islam.

Kedua, Israel melanggar kesucian bulan Ramadan yang begitu sakral bagi umat Islam. Ketiga, Israel melanggar kesucian hak asasi manusia untuk beribadah.

Sebelum insiden ini terjadi, Perdana Menteri Israel Benny Gantz juga secara sepihak melarang segala jenis aktivitas ibadah, terutama salat di Masjid Al-Aqsa bagi warga Palestina yang berusia di bawah 50 tahun.

Warga yang berusia di bawah 50 tahun dikhawatirkan menimbulkan perlawanan yang berujung pada kekerasan. Kebijakan diskriminatif juga diberlakukan Israel untuk warga Tepi Barat selama Ramadan, yang wajib mengantongi izin khusus serta melewati puluhan pos Israel, bila ingin berkunjung ke tempat-tempat suci.

Ini belum termasuk kekejaman Israel beberapa pekan lalu sebelum Ramadan, saat militernya menembakkan gas air mata ke tiga sekolah di Hebron, Tepi Barat pada awal Maret 2022, saat para siswa sedang menjalankan aktivitas belajar-mengajar.

Militer Israel sengaja menembakkan gas air mata itu untuk melakukan provokasi kepada guru dan siswa. Hebron kerap menjadi perhatian karena wilayah ini paling banyak kasus pelecehan Israel kepada anak-anak Palestina.

Kriminalisasi juga dilakukan Israel terhadap insan pers, dengan menahan sebanyak 16 jurnalis sepanjang 2022 tanpa proses hukum yang jelas.

Komite Dukungan Jurnalis (JSC) yang berbasis di Beirut melaporkan, selain penahanan jurnalis, terdapat 62 kasus pencegahan peliputan selama kuartal pertama tahun 2022.

Lalu, lebih dari 53 wartawan dan fotografer menjadi sasaran, ditembak dan diserang menggunakan bom gas beracun dan pemukulan tongkat oleh militer Israel.

Temuan Amnesty Internasional

Amnesty Internasional dalam laporan terbarunya yang dirilis 1 Februari 2022 menunjukkan bahwa Israel juga melakukan kekejaman dengan cara menggunakan sniper untuk membunuh warga Palestina yang berunjuk rasa.

Kemudian, Amnesty dalam pernyataannya pada menyebut: "Telah tergambar dengan jelas bagaimana Israel menggunakan tindakan terlarang untuk mempertahankan status quo."

Selanjutnya, Amnesty Internasional menyebut Israel adalah negara apartheid menurut hukum dan konvensi internasional. Negara Zionis ini dikatakan sudah pantas untuk diseret ke Pengadilan Kriminal Internasional atas segala tindakan kekerasan dan penjajahan terhadap Palestina.

Laporan Amnesty menemukan telah terjadi perampasan besar-besaran atas tanah dan properti warga Palestina, pembunuhan di luar hukum, pemindahan paksa, pembatasan gerakan drastis, dan penolakan kewarganegaraan kepada orang Palestina.

"Itu semua adalah komponen dari sistem rasial yang setara dengan apartheid melanggar hukum internasional," kata laporan Amnesty International.

Dewan Keamanan PBB juga didesak Amnesty, agar segera melakukan embargo senjata komprehensif terhadap Israel