Pemecatan Terhadap Kader Partai Politik Kewenangan Siapa?

Kamis, 12 Mei 2022 – 14:12 WIB

Ilustrasi Partai Politik

Ilustrasi Partai Politik

JAKARTA, REQnews - Dalam praktik politik, organisasi semacam partai politik mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada kader-kader partai. Bahkan, sanksi paling berat sekalipun pemberhentian secara tidak hormat. 

Alasan pemecatan bisa dikarenakan berbagai sebab. Sehingga menyebabkan partai politiknya mengeluarkan surat keputusan pemecatan terhadap kader tersebut.

Pemecatan terhadap kader partai politik yang dilakukan oleh partai politik tersebut melalui Surat Keputusan terhadap pemberhentian sebagai kader Partai Politik ataupun pemecatan tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk dari Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Patut kita ketahui bahwa penyelesaian perselisihan terhadap pemecatan kader partai tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai politik dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Kemudian yang berhak memeriksa dan memutus perselisihan partai politik tersebut ialah Mahkamah Partai Politik sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Apabila terdapat para pihak tidak dapat menerima putusan dari Mahkamah Internal Partai tersebut barulah perselisihan ini dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Pengadilan Negeri harus memeriksa dan memutus perselisihan partai tersebut dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Apabila para pihak tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri tersebut maka dapat mengajukan upaya hukum lainnya yaitu melalui kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung berhak memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

 

Sumber :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

 

Penulis: Kms M Fajri Pratama, S.H.