RUU Permusikan dan Demokrasi

Minggu, 17 Februari 2019 – 10:00 WIB

Musik (FOTO: www.theverge.com)

Musik (FOTO: www.theverge.com)

Perdebatan dan diskusi di kalangan stakeholder dunia musik masih terus berlanjut di berbagai kota. Sementara RUU Permusikan masih berada di Prolegnas 2019. Berikut ini adalah sumbangan pendapat dari Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, terhadap RUU sedang dibicarakan oleh para pecinta musik. 

***

Sekitar dua minggu terakhir para musisi dan mereka yang berkecimpung di dunia musik ramai memberi tanggapan terhadap RUU Permusikan dan Naskah Akademiknya. Sejak itu pula diadakan sejumlah diskusi yang diadakan para pemusik dan pecinta dunia musik di berbagai kota di Indonesia. Secara umum, mereka menolak RUU Permusikan yang telah masuk Program Legislasi Nasional 2019 ini. Berikut ini adalah catatan singkat tentang RUU Permusikan tersebut.

Perubahan nama

Berdasarkan kronologi yang disampaikan pengusung RUU ini antara lain Glenn Fredly dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Koalisi Nasional Tolak RUU-Permusikan, RUU yang diusulkan adalah RUU Tata Kelola Industri Musik.

Perubahan terjadi setelah diberikan kepada DPR. Hal yang perlu diperjelas, apakah naskah akademis yang semula berisi tata kelola industri musik hanya dipoles agar sesuai dengan judul Permusikan atau dibuat dari awal. Hal ini mengingat naskah akademis merupakan keharusan dalam penyusunan UU sebagaimana diatur pasal 43 (3) UU No. 12 Tahun 2011. 

Perubahan ini telah membuat subyek pengaturan dari industri menjadi musisi dan segenap pekerja di bidang musik. Perlu dilakukan penelusuran sejak kapan dan oleh siapa perubahan ini dilakukan. Perubahan ini tentu menguntungkan industri karena luput dari pengaturan dan sebaliknya merugikan individu-individu pekerja di sektor musik.

Pasal kriminalisasi kebebasan

Berekspresi yang karet Pasal 5 dalam RUU Permusikan melarang setiap orang “dalam melakukan Proses Kreasi, (a) mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta; (b) memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antarras, dan/atau antargolongan; (c) menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama; (d) mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; (e) membawa pengaruh negatif budaya asing; (f) dan/atau merendahkan harkat dan martabat manusia.

Masalah pertama dalam 5 pasal ini adalah penggunaan kata-kata yang sumir/multi tafsir seperti “mendorong” atau “memprovokasi”. Dalam rumusan pidana, seseorang tidak bisa dipidana untuk perbuatan yang tidak pasti ia penyebabnya. Sebagai ilustrasi untuk memberikan gambaran tentang karetnya makna “mendorong” dapat dilihat berikut ini. Seorang musisi yang rekaman lagunya didengarkan orang kemudian orang tersebut terbakar emosinya hingga menyerang orang lain dapat masuk dalam kategori pasal 5d. Pertanyaannya : apakah ada hubungan sebab-akibat yang pasti antara pembuat lagu, pemain dan orang yang melakukan serangan tersebut? Tentu tidak karena pasti ada orang lain yang mendengarkan tetapi tidak melakukan apa-apa. Hal yang sama berlaku pula untuk kata “memprovokasi”.

Menistakan dan menodai agama ada di beberapa uu tetapi tidak satu pun yang memiliki definisi tentang kedua kata ini. Dalam hukum pidana dikenal asas lex certa, lex scripta dan lex stricta yang artinya secara umum selain harus tertulis hukum pidana juga harus jelas dan ketat perumusan unsur-unsurnya. Karena ketiadaan unsur-unsur penjelas inilah berbagai tindakan dipidana dengan pasal yang sama yaitu penodaan agama.

Mengenai membawa pengaruh negatif budaya asing juga tidak jelas, apakah negatif atribut budaya asing sehingga artinya budaya asing selalu negatif, atau ayat ini hanya memaksudkan budaya asing yang negatif. Kedua-duanya bermasalah. Yang pertama bermasalah karena banyak sekali serapan budaya asing dalam kehidupan sehari-hari dan bernegara kita saat ini. Sedangkan yang kedua bermasalah karena tidak jelas budaya asing yang mana yang negatif, apa kriterianya.

Tentang merendahkan harkat dan martabat manusia. Musik dan lirik adalah karya seni. Sebagai karya seni ia tidak memiliki kewajiban ketetatan makna. Bahkan sering kali semakin banyak imajinasi tercetus karena mendengarkan suatu karya seni, makin diminati karya seni tersebut. Dalam konsep seperti ini bukan tidak mungkin sebuah lirik seolah-oleh berisi perendahan martabat manusia tetapi sesungguhnya justru hendak membela martabat manusia. Misal lirik tentang perkosaan atau perdagangan orang yang ingin menyentuh nurani pendengarnya dengan memberikan gambaran sarkas tentang kedua peristiwa itu.

Selanjutnya, pasal 48 ayat (1) mengatakan untuk kepentingan pengelolaan sistem pendataan dan pengarsipan permusikan, Menteri dapat mengakses dan meminta data dan informasi terkait permusikan yang dikelola oleh setiap individu, komunitas, organisasi, atau lembaga tertentu.

Ayat (2) mengatur “setiap individu, komunitas, organisasi, atau lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data dan informasi permusikan yang dibutuhkan kepada Menteri.

Apabila ketentuan ini dikaitkan dengan sanksi pidana yang ada pada pasal 50 maka permintaan ini dapat menjadi pintu untuk mengakses karya yang bahkan dibuat untuk pribadi dan tidak untuk disebarluaskan. Dengan kata lain ketentuan dalam pasal 48 ayat (2) sesungguhnya memiliki dimensi melanggar privasi.

Makna musik: indikator demokrasi

Kebebasan berekspresi baik dalam bentuk tulisan, lisan maupun karya seni merupakan hak setiap manusia. Pelaksanaan hak ini juga menjadi indikator seberapa demokratis sebuah negara. Mengapa demikian?

Bayangkan jika pakaian, potongan rambut saja di atur. Atau urusan di dalam kamar tidur juga diatur seperti yang pernah diperlihatkan rezim apartheid yang melakukan razia dari waktu ke waktu untuk menangkap orang kulit putih yang berhubungan seks dengan orang kulit berwarna. Jika ruang-ruang personal semacam ini dikekang maka sudah pasti wilayah publik akan mengalami kekangan pula. Oleh karena itu RUU Permusikan ini memiliki makna serius yaitu pertaruhan demokrasi kita.

Langkah ke depan

Apa yang perlu dilakukan ke depannya? Pertama sekali pembahasan RUU Permusikan ini perlu dihentikan. Proses harus mundur bahkan ke sebelum naskah akademis dibuat.

Kedua, komunitas musik sendiri harus dibiarkan melakukan diskusi di antara mereka mengenai apakah hal ihwal seputar musik perlu di atur? Apabila ya bagian mana yang perlu diatur dan tidak perlu diatur. Tentu kita tidak bisa sok tahu tentang pengaturan apa yang diperlukan perancang adibusana atau dunia kedokteran. Demikian pula halnya dengan dunia musik.**